Dinilai Ada Pembatasan Berpendapat, Ganjar Bilang Indikasi Orde Baru Muncul Lagi

Reporter

Adil Al Hasan

Kamis, 21 Desember 2023 11:06 WIB

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya dengan mengunjungi salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Tengah, yakni Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Magelang, Jawa Tengah, Ahad, 17 Desember 2023. TPN

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan saat ini ada indikasi praktik orde baru muncul lagi lantaran muncul pembatasan kebebasan berpendapat masyarakat. Ganjar menyebut belakangan ini banyak kabar mengenai ketidakadilan, perlakuan semena-mena, bahkan ancaman atau intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.

“Ada orang berdatangan menyampaikan sikap, diperiksa. Ada orang yang bersuara mengekspresikan pendapat, diperiksa. Rasa-rasanya ingatan kita tidak hilang. Orde baru runtuh karena situasi, kondisi seperti itu. Dan, mahasiswa bergerak untuk mengawal reformasi itu. Sayang, rasa-rasanya indikasi itu (era orde baru) sekarang muncul kembali," kata Ganjar saat meresmikan Barisan Advokat Keadilan Indonesia atau Baki GAMA 03, di Jakarta dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Desember 2023.

Bekas Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan konstitusi Indonesia sudah jelas mengatakan negara tunduk pada hukum. Selain itu, Ganjar menyebut Indonesia bukan negara kekuasaan, tetapi negara hukum.

"Saatnya, hari ini, kawan-kawan yang cinta keadilan, cinta demokrasi harus mengawal, mengingatkan, dan mempersoalkan ketika ketidakadilan mulai terjadi,” kata Ganjar.

Tak hanya itu, Ganjar mengajak Baki GAMA 03 untuk mengawal demokrasi dan membantu masyarakat yang dirugikan dan diperlakukan tidak adil. Ganjar menyebut akan membuka layanan aduan daring.

Advertising
Advertising

“Saya titip pesan, kawan-kawan dari BAKI GAMA 03 yang akan membuat hotline untuk membantu mereka yang dirugikan, yang diperlakukan tidak adil. Khusus pendukung Ganjar-Mahfud, tolong dibantu," kata dia.

Situasi yang dinilai seperti orde baru itu, Ganjar menyebut membuat masyarakat sipil dan mahasiswa mulai bergerak. Gerakan mahasiswa adalah hal wajar, karena setiap warga negara wajib mengawal konstitusi dan menegakkan hukum.

“Tentu saja, apa yang menjadi visi dalam konstitusi menjadi tugas kita sebagai warga negara untuk mengawalnya. Maka, yang belok ke kiri atau ke kanan, melanggar konstitusi, mesti kita tegakkan, mesti dibawa ke pengadilan, dan mesti diputus sesuai palu yang diberikan secara adil," kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar mengatakan Pemilu 2024 merupakan tahun penting karena diselenggarakan serentak untuk memilih pemimpin di tingkat pusat sampai daerah. Pemilihan ini harus dijaga agar proses demokrasi berjalan secara damai, jujur, dan adil.

"Kita punya mimpi besar, setidaknya pada tahun 2045, semua bercita-cita 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia menjadi negara maju, negara yang unggul, dan negara yang diperhitungkan dunia," kata Ganjar.


Pilihan Editor: TKN Sebut Prabowo Akan Bangun Sekolah Unggulan Seperti SMA Taruna Nusantara di Tiap Kabupaten

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

4 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

5 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

5 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

7 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

7 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

9 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

12 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

13 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

14 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

15 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya