TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo – Mahfud Md berjanji akan memberlakukan Kartu Tanda Penduduk atau KTP Sakti jika terpilih dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Program itu disebut untuk memperluas distribusi bansos dan memperkuat sistem Satu Data Indonesia.

“Gebrakan ini langsung diberlakukan setelah pasangan Ganjar-Mahfud terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, periode 2024-2029. Ganjar-Mahfud ingin rakyat sejahtera,” kata Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN), Karaniya Dharmasaputra di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis, Senin, 18 Desember 2023.

Karaniya menjelaskan KTP Sakti adalah sistem digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Program itu dirancang dalam rangka memperluas dan memudahkan akses masyarakat mendapatkan informasi terkait bansos dan program peningkatan kesejahteraan lainnya.

“KTP Sakti akan memusnahkan praktik-praktik pungutan liar, yang kerap terjadi saat penyaluran bansos dan menghindari duplikasi data masyarakat, yang membutuhkan bantuan terintegrasi dalam satu sistem. Ganjar-Mahfud akan mewujudkan Indonesia unggul dan lebih sejahtera,” kata Karaniya.

Hal serupa disampaikan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Aria Bima. Dia mengatakan, konsep Indonesia Unggul merupakan lanjutan dari Indonesia Maju yang diusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2014 dan 2019.

Aria mengklaim Jokowi pada 2024 direpresentasikan oleh pasangan Ganjar-Mahfud. “Indonesia Unggul sama persis dengan Nawacita Pak Jokowi, visi- misi yang dulu kita usung. Saya yakin, pemberlakuan KTP Sakti, penyaluran bansos akan semakin tepat sasaran dan terintegrasi dengan data bantuan lainnya,” kata Aria.

Aria mengatakan grand design ekonomi Ganjar-Mahfud merupakan implementasi Pancasila sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini diharapkan konstelasi pembangunan ekonomi akan berubah, dari konsumtif menjadi produktif. “Jadi bukan hanya naratif ya. Bantuan itu bukan sekadar bantuan tapi merupakan jaminan sosial atau keberpihakan negara terhadap warga miskin” ujar Aria

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah menegaskan program Ganjar-Mahfud bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Menurut dia, program ini tidak sekadar melanjutkan, tetapi memperbaiki.

“Karena yang sering digugat masyarakat adalah ketidaktepatan penerimaan bansos, Misalnya satu orang menerima dua paket bansos dalam satu waktu. Basis data selama ini menjadi tudingan masyarakat atas ketidaktepatan penerimaan bansos,” kataPiter.

Pilihan Editor: KPU Evaluasi Aksi Gibran Rakabuming Raka, Minta Tiap Paslon Tertib di Debat Cawapres