Bandingkan 3 Capres Soal Isu Penanganan Papua, Imparsial Sebut Prabowo Terlalu State Sentris

Kamis, 14 Desember 2023 15:10 WIB

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo , Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saling berjabat tangan usai debat perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Imparsial menilai dari ketiga calon presiden yang mengeluarkan tanggapannya terhadap pelanggaran HAM di Papua dalam debat capres Selasa malam lalu, hanya Prabowo yang kurang progresif.

"Dari ketiga capres yang mendiskusikan pelanggaran HAM Papua, dapat dikatakan, Capres Ganjar dan Anies menawarkan jalan dialog, ini jauh lebih progresif ketimbang capres nomer 2," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Desember 2023.

Gufron menyebut bahwa ide untuk berdialog yang ditawarkan Ganjar dan Anies dalam mengatasi isu pelanggaran HAM di Papua bukanlah hal yang baru. Pasalnya, sudah banyak organisasi sipil yang sebelumnya menginisiasi gagasan itu namun belum direalisasikan oleh pemerintah.

"Salah satu pendekatan yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah dalam konteks Papua adalah dialog," ujarnya.

Kemudian, Gufron membandingkan jalan dialog dalam penyelesaian konflik di Aceh. Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), jelas Gufron, justru berhasil mencapai perdamaian usai berdialog.

Advertising
Advertising

"Bicara soal dialog, bicara tentang jalan non kekerasan. Dengan dialog itu mereduksi pendekatan-pendekatan militeristik," tuturnya.

Tak sampai di situ, Gufron turut mengkritisi sikap Prabowo karena dianggap tak menawarkan gagasan orisinil dalam penyelesaian konflik Papua. "Bahkan ada kecerundangan untuk melanjutkan pendekatan-pendekatan selama ini yang dilakukan oleh pemerintah," ucapnya.

Gufron menilai bahwa pendekatan yang dilakukan Prabowo condong terlalu state-sentris atau berpusat pada kekuatan negara. Selain itu, Gufron menjelaskan, Prabowo cenderung menyalahkan pihak asing.

"Cara pandang ini justru akan melegitimasi cara-cara yang militeristik," katanya.

Dalam debat capres tersebut, Prabowo menyebut bahwa masalah yang terjadi di Papua merupakan masalah yang kompleks. Lebih lanjut, Prabowo turut menyebut bahwa yang terjadi di Papua merupakan permasalahan separatisme dan hal tersebut telah terjadi sudah cukup lama.

Selain itu, Prabowo menjelaskan bahwa para separatis di Papua saat ini mulai menyerang masyarakat sipil, sehingga ia pun menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Papua, yakni dengan penegakan hukum. Menurutnya, itu penting untuk melindungi masyarakat Papua dari gerakan separatis di sana.

"Rencana saya, tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di sana dan mempercepat pembangunan ekonomi," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo menjelaskan bahwa para separatis di Papua saat ini mulai menyerang masyarakat sipil, sehingga ia pun menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Papua, yakni dengan penegakan hukum. Menurutnya, itu penting untuk melindungi masyarakat Papua dari gerakan separatis di sana.

"Rencana saya, tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di sana dan mempercepat pembangunan ekonomi," kata Prabowo.

Pilihan Editor: Panelis Tidak Diberi Ruang Bertanya di Debat Capres, Pakar Hukum: Lebih Tepat Disebut Perumus Pertanyaan

Berita terkait

Anies Soal Kisruh UKT Mahal: Negara Harus Alokasikan Anggaran Lebih Banyak

11 menit lalu

Anies Soal Kisruh UKT Mahal: Negara Harus Alokasikan Anggaran Lebih Banyak

Anies Baswedan turut menanggapi persoalan kenaikan UKT yang diprotes oleh mahasiswa karena dinilai tidak wajar.

Baca Selengkapnya

Maruarar Sirait Dipanggil Prabowo ke Bali Hari ini, Bahas Menteri?

1 jam lalu

Maruarar Sirait Dipanggil Prabowo ke Bali Hari ini, Bahas Menteri?

Maruarar Sirait mengklaim biasa berdiskusi membahas apapun bersama Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

3 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

3 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

5 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Satgas Damai Cartenz Tuding KKB Membunuh Boki Ugipa, Ada Luka Tembakan di Jenazah Warga Sipil

12 jam lalu

Satgas Damai Cartenz Tuding KKB Membunuh Boki Ugipa, Ada Luka Tembakan di Jenazah Warga Sipil

Satgas Damai Cartenz menyimpulkan KKB membunuh Boki Ugipa setelah melihat ancaman ke keluarganya.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

20 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

23 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

23 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya