Jokowi Tanggapi Hasil Survei soal Tingkat Kepuasan Publik Tinggi

Rabu, 13 Desember 2023 14:53 WIB

Presiden Joko Widodo meninjau petani yang sedang melakukan tanam padi saat kunjungan kerja di area persawahan Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu 13 Desember 2023. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintah akan menjadi bahan koreksi untuk meningkatkan layanan publik. Ia menganggap administrasinya masih banyak yang perlu diperbaiki.

“Apapun data survei itu data lapangan secara umum, sehingga kita pakai angka itu sebagai bahan evaluasi,” kata Jokowi dalam keterangan pers usai penanaman padi di Pekalongan, Jawa Tengah, pada Rabu 13 Desember 2023, dikutip dari keterangan video Biro Pers dan Media Istana.

Menurut Survei Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo masih tinggi. Berdasarkan survei pada Desember 2023, 73,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan. Sementara 26,5 persen bagian responden yang menyatakan tidak puas.

Survei periodik melalui wawancara tatap muka diselenggarakan Litbang Kompas pada 29 November sampai dengan 4 Desember 2023, dengan dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Advertising
Advertising

Dalam keterangan pers usai penanaman padi di Pekalongan, Jokowi mengatakan survei Litbang Kompas bisa menjadi bahan koreksi dan perbaikan. “Untuk memperbaiki yang kurang kurang karena masih banyak yang masih perlu diperbaiki,” katanya.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyoroti salah satu upaya Jokowi mempertahankan kepuasan publiknya adalah dengan cara membagikan bantuan sosial (bansos).

Dalam berbagai kesempatan kunjungan kerja ke daerah, Jokowi kerap membagikan bansos atau apa yang disebut pemerintah sebagai bantuan pangan ke keluarga penerima manfaat. Bantuan sejak April 2023 itu akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga Maret 2024.

“Bansos itu penting bagi politikus dan partai politik untuk meningkatkan kepercayaan publik,” kata Ujang saat dihubungi Tempo pada Selasa malam, 12 Desember 2023.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Survei Indikator Politik: 75,5 Persen Puas Kinerja Jokowi, tapi Kondisi Hukum Memburuk

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

20 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya