Budiman Sudjatmiko Berdiri ketika Prabowo Jawab Pertanyaan Ganjar soal Pelanggaran HAM Masa Lalu

Reporter

Adil Al Hasan

Rabu, 13 Desember 2023 14:18 WIB

Mantan Politikus PDIP dan juga Aktivis 98 Budiman Sudjatmiko saat menghadiri perayaan ulang tahun Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara, Jakarta, Selasa, 17 oktober 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang juga aktivis 98, Budiman Sudjatmiko tampak menyimak pernyataan Prabowo Subianto ketika ditanya Ganjar Pranowo soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu yang diduga melibatkan capres Koalisi Indonesia Bersatu tersebut. Budiman tampak sedekap dan melipat kedua tangannya di dada sembari memperhatikan Prabowo berdebat.

Namun, ketika Prabowo memutar badan dan menunjuk para pendukungnya yang berlatar aktivis 98, Budiman tampak mengacungkan tangan dan melempar senyuman. Sembari menunjuk ke arah para pendukungnya, Prabowo menyebut para aktivis 98 justru sekarang menjadi bagian dari tim pemenangannya dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

“Nyatanya orang-orang yang ditahan, tahanan politik atau tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya,” kata Prabowo disusul Budiman Sudjatmiko berdiri dan kembali mengacungkan tangannya.

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta lawan politiknya Ganjar Pranowo untuk tidak mempolitisasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu yang sering menuding Prabowo terlibat dalam kasus itu. Pada debat perdana calon presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa malam kemarin, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung Prabowo soal pelanggaran HAM.

Prabowo mengklaim dirinya sangat keras membela HAM. “Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar,” kata Prabowo pada debat itu.

Usai debat itu, Budiman Sudjatmiko mengatakan Prabowo mengklaim menguasai masalah dalam debat calon presiden itu. Selain itu, Prabowo juga dianggap memiliki solusi yang ces pleng dan jitu.

Advertising
Advertising

Dalam penanganan pengadilan HAM itu keputusan presiden sekarang, yaitu Presiden Joko Widodo. “Itu keputusan presiden, kalau memang ada, dia akan patuhi keputusan itu. Kalau ada masalah yang hanya saat beliau jadi presiden, pun beliau sudah punya jawaban yang jelas,” kata Budiman pada Selasa malam 12 Desember 2023.

Sementara itu, Prabowo mengatakan pihaknya sudah berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pelanggaran HAM berat masa lalu yang diasosiasikan kepada dirinya. Menteri Pertahanan itu mengaku setiap mengikuti pemilihan presiden sejak 2014 hingga 2023 selalu ditanya soal pelanggaran HAM berat itu. “Saya sudah jawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau polling (survei) saya naik ditanya lagi soal itu,” kata Prabowo.

Kemudian, Prabowo menyinggung Mahfud Md.,yang juga calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. “Masalah HAM ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda (Mahfud Md), jadi apa lagi yang mau ditanya kepada saya?” kata Prabowo. Diketahui, Mahfud pada 2009 masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi yang menangani kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Pilihan Editor: Ganjar Sebut Dinamika Jokowi - PDIP Berpengaruh pada Elektabilitasnya

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

4 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

7 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

7 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

8 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

10 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

11 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya