TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti agar pengelolaan dana haji tidak bermasalah. Sebab menurut Jokowi, itu merupakan amanat dari rakyat.

Jokowi menyampaikan ini saat memberikan pengarahan pada rapat kerja dan milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa 12 Desember 2023. BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.

"Ingat Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu, jangan sampai berkasus seperti itu. Saya titip hati-hati mengelola dana umat harus betul-betul dikelola profesional mengedepankan akuntabilitasi prinsip syariah," kata Jokowi dalam pembukaannya.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang berdiri sejak 1859. Mereka merupakan lembaga asuransi jiwa tertua di Indonesia yang kemudian terlibat skandal penggelapan dana sehingga merugikan negara senilai Rp 16,81 Triliun.

Pada 2020 Jiwasraya sempat mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp32,89 triliun untuk kembali sehat.

Ketua BPKH berjanji kelola dana haji lebih baik

Dalam Milad ke-6 BPKH di Istana Negara pada Selasa, Ketua BPKH Fadlul Imansyah mengatakan pihaknya berupaya untuk terus mengelola keuangan haji lebih baik. Untuk strategi pengembangan BPKH, Fadlul menyebut lembaga membutuhkan peningkatan dana kelola, penyelesaian isu-isu strategis, dan transformasi organisasi serta digitial.

Dana haji 75 persen diinvestasikan di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, 2 persen diinvestasikan secara langsung.

Dalam acara itu, Jokowi menyatakan bahwa dana haji yang dikelola BPKH saat ini senilai Rp 165 triliun. Karena itu, dia mengingatkan agar dana tersebut dikelola dengan hati-hati.

“Ini gede banget dana yang dikelola. Jadi saya titip, hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH,” kata Jokowi.

Presiden juga mengapresiasi pembentukan anak perusahaan investasi, BPKH Limited, untuk lebih mengefisienkan, bukan menambah panjang birokrasi yang ada sehingga semua dapat dikelola secara profesional.

Jokowi dalam pembukaannya mengatakan ke depan pengelolaan dana haji harus inovatif dengan pengawasan internal yang ditingkatkan.

"Saya yakin BPKH bisa menjalankan tugasnya dengan penuh amanah tanggung jawab," katanya.

DANIEL A. FAJRI|ANTARA