TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah terus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh. Ia menegaskan Indonesia terus melakukan diplomasi kemanusiaan, namun sifat bantuan bagi suku Rohingya bersifat sementara.

Mahfud menyatakan pemerintah pusat akan mengundang tiga pemerintah provinsi untuk berunding mencari tempat penampungan para pengungsi Rohingya

“Nanti masih mengundang tiga muspida, tiga provinsi. Riau, Aceh, dan Sumatera Utara itu, untuk berembuk mencari satu tempat yang sifatnya sementara,” kata Mahfud saat ditemui di usai rapat di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 11 Desember 2023.

Lebih dari 100 pengungsi Rohingya termasuk perempuan dan anak-anak mendarat di Aceh pada Sabtu, 2 Desember 2023. Para pengungsi ini mendapat penolakan warga lokal. Kedatangan tersebut terjadi setelah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya mendarat di Aceh bulan lalu.

Ini merupakan gelombang kedatangan pengungsi Rohingya terbesar di Indonesia sejak tahun 2015, menurut badan pengungsi PBB (UNHCR). Selama bertahun-tahun, banyak anggota etnis muslim Rohingya – kelompok minoritas yang ditindas di Myanmar, melarikan diri menggunakan perahu kayu ke Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand.

Jokowi sebut ada sindikat TPPO di balik pengungsi Rohingya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Mahfud sebagai penanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, limpahan pengungsi yang masuk ke Aceh ini menimbulkan gesekan sosial.

“Kita diplomasi kemanusiaan, harus menolong orang harus menyelamatkan orang. Tapi rakyat indonesia yang di dalam juga banyak yang mempersoalkan loh pak kami juga lapar kami juga miskin. Ya sama-sama ditolong,” kata Mahfud.

Indonesia bukan merupakan pihak dari Konvensi Pengungsi 1951, yang mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasinya untuk melindungi pengungsi yang berada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan konvensi. Sebanyak 146 negara menjadi pihak dalam konvensi dan 147 merupakan pihak dalam protokol.

Mengacu pada ini, Indonesia tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk menampung pengungsi, apalagi untuk memberikan solusi permanen bagi para pengungsi tersebut.

Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 8 Desember 2023, Jokowi menduga ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsi yang masuk ke provinsi Aceh. Ia menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam.

“Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku perdagangan orang,” kata Jokowi, tanpa mengelaborasi lebih lanjut. Ia menegaskan pemerintah akan terus bekerja sama dengan organisasi internasional untuk menyelesaikan masalah ini.

Saat ditemui di Istana Negara pada Senin, Mahfud Md tidak menjawab soal dugaan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud Jokowi.

"Nanti dibawa di lapangan," kata eks Hakim Konstitusi itu soal pencegahan masuknya gelombang baru.