TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pasangan Prabowo-Gibran terus mendapat serangan dan delegitimasi dari berbagai pihak. Yusril menyebut motif penyerangan sejak pencalonan itu ditengarai untuk mendelegitimasi kemenangan Prabowo-Gibran jika nanti memenangkan kontestasi ini.

“Jika (Prabowo-Gibran) menang adalah hasil dari proses cacat etik dan banyak indikasi kecurangan,” kata Yusril dalam Webinar ILDES bertema Upaya Delegitimasi Kemenangan Capres-Cawapres Pilpres 2024, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Rabu, 6 Desember 2023.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu, negara ini berjalan sesuai prinsip hukum yang demokratis. Di Indonesia, kata dia, kekuasan pemerintah negara memerlukan legitimasi, baik politik maupun hukum.

Pemenang pemilu otomatis akan memperoleh legitimasi politik karena mayoritas rakyat memilihnya. Sementara itu, legitimasi hukum berkaitan dengan persoalan apakah kekuasaan itu sah atau tidak dilihat dari sudut hukum dan konstitusi.

"Dalam pilpres, legitimasi politik dan legitimasi hukum itu penting. Dan Prabowo-Gibran dari proses pencalonan hingga tahapan kampanye saat ini sesungguhnya telah memiliki kedua legitimasi tersebut. Ada Putusan MK No. 90/2023 yang menjadi dasar Gibran sebagai calon wakil presiden, dan ada Keputusan KPU tentang pengesahan pasangan calon. Kedua dasar itu menjadi landasan hukum dan konstitusi bahwa pencalonan itu sah dan legitimate," kata Yusril.

Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK. Keputusan itu diambil karena MKMK menilai Anwar memiliki konflik kepentingan dalam memutus perkara batas usia calon presiden dan calon wakil presiden Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu juga dinilai terbukti membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan MK tersebut.

Putusan itu membuat Gibran dapat ikut berkompetisi dalam Pilpres 2024 karena MK menilai syarat batas usia minimal 40 tahun bertentangan dengan konstitusi. MK pun menilai syarat itu bisa dikesampingkan asalkan calon presiden tersebut pernah atau sedang menduduki jabatan dimana dia terpilih melalui pemilihan umum, seperti kepala daerah.

Kata Yusril, putusan MK yang menjadi dasar pencalonan Gibran sebagai cawapres adalah putusan yang mengikat dan final. Dalam praktik ketatanegaraan, kata dia, aspek kepastian hukum dan keadilan itu hal yang penting, tetapi aspek kepastian hukum harus dikedepankan, walaupun ada aspek keadilan yang akan terus dipersoalkan oleh berbagai pihak.

"Saat ini, belum tentu menang, tapi ada gerakan delegitimasi politik terhadap kekuasaan yang mungkin akan memenangkan pertarungan pilpres ini, dan hal ini yang selalu digaungkan,” kata dia.

Selain itu, Yusril mengakui legitimasi politik itu memerlukan waktu. Namun, legitimasi hukum akan selesai dan kuat ketika pelantikan presiden dan wakil presiden terjadi pada bulan Oktober 2024 nanti.

"Sejarah pilpres kita begitu, memang pejabat sudah dilantik, tapi masih ada saja gerakan-gerakan yang mencoba mengganggunya (proses delegitimasi politik), tapi pada akhirnya gerakan itu redup dan legitimasi politiknya full kepada pejabat yang sedang berkuasa," kata Yusril.

Pilihan Editor: Jokowi Minta Pemerintah Pusat Bantu Bereskan Masalah Air di Kupang