Amnesty Usulkan Tiga Topik Isu HAM dalam Debat Capres-Cawapres

Reporter

Ihsan Reliubun

Rabu, 6 Desember 2023 09:58 WIB

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan akan mengusulkan tiga topik penting kasus hak asasi manusia (HAM) kepada Komisi Pemilihan Umum untuk dibawa dalam debat capres dan cawapres.

Menurut Usman, poin khusus yang akan disampaikan tentang penghormatan dan perlindungan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan menyatakan pikiran dalam berbagai bentuk. "Termasuk dalam bentuk seni," kata Usman, saat dihubungi pada Rabu, 6 Desember 2023.

Berikutnya, pertanggungjawaban aparat negara di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Terutama kewenangan aparat yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, Usman menuturkan, pengerahan pasukan yang besar, penggunaan senjata api yang mematikan.

Menurut dia, hal itu harus ada pertanggungjawaban dari aparat. Dan pertanggungjawaban itu penting untuk diperhatikan oleh KPU. Sebab, dengan tanggung jawab itu, aparat bisa dipastikan tetap berdiri dalam posisi yang independen dari kepentingan pemerintah yang berkuasa. "Maupun kepentingan kelompok tertentu lainnya," tutur dia.

Selanjutnya, Amnesty juga akan mengusulkan topik soal resolusi kebijakan pelanggaran HAM berat masa lalu. Termasuk kasus pembantaian di seputar peristiwa 1965-1966, Tanjung Priok, Talangsari, penculikan aktivis, penembakan mahasiswa.

Selain itu, kasus kematian Munir Said Thalib, serta kasus HAM yang terjadi di Papua. Menurut Usman, usulan itu bertujuan agar penyelenggara pemilihan umum atau Pemilu menghasilkan sesuatu yang baik bagi hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat dari segala potensi kesewenang-wenangan.

Dia mengatakan semua isu HAM itu harus menjadi konsentrasi siapa pun capres-cawapres dalam debat Pilpres 2024 ini. "Itu harus jadi konsentrasi," tutur dia. Dia juga menyebutkan soal kebebasan menyampaikan pendapat. Dan kasus pembatasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam pentas seni Butet Kartaredjasa dan Agus Noor tidak terulang.

Sebelumnya, KPU menetapkan jadwal debat capres-cawapres sesi pertama akan berlangsung pada 12 Desember 2023. Tema yang dibahas mengenai isu hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, serta penguatan demokrasi.

Adapun tiga pasangan yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 ini, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pertemuan Amnesty dan lembaga yang dipimpin Hasyim Asy'ari itu berlangsung hari ini, pukul 11.00 WIB di kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat.

Pilihan Editor: Istana Tegaskan Jokowi Tak Membuntuti Kampanye Ganjar: Sudah Diagendakan Jauh-jauh Hari

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

58 menit lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

2 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya