Jokowi Klaim Aksi Tanam Pohon Langkah Konkret Hadapi Perubahan Iklim

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Amirullah

Selasa, 5 Desember 2023 16:47 WIB

Presiden Jokowi menan pohon bersama warga dan pelajar di Embung Anak Munting, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa, 5 Desember 2023. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim kegiatan menanam pohonnya bentuk tindakan nyata Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim yang terjadi, menyusul kritik para aktivis lingkungan soal proyek lumbung pangan atau food estate.

Jokowi menyampaikan pernyataannya saat menanam pohon bersama warga dan pelajar di Embung Anak Munting, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa, 5 Desember 2023, menutup kunjungan kerjanya ke daerah itu.

“Memang kita ingin menggerakan penghijauan—penanaman pohon-pohon, agar berkaitan dengan perubahan iklim itu betul-betul kita nyata bertindak,” kata Presiden dalam keterangannya seperti dikutip keterangan tertulis Biro Pers dan Media Istana.

Kegiatan serupa sudah dilaksanakan secara bertahap di sejumlah daerah. Misalnya kegiatan bertajuk ‘Gerakan Tanam Pohon Bersama’ tersebut pernah dilakukan di Hutan Kota JIEP Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, pada Rabu, 29 November 2023.

Di hadapan awak media usai kegiatan, kepala negara menyebut kegiatan penanaman pohon tersebut akan terus dilakukan secara bersama-sama di seluruh Tanah Air. “Kegiatan penanaman pohon ini dalam rangka perubahan iklim, dalam rangka pemanasan global, dalam rangka mengatasi polusi yang sudah kita rasakan nyata terjadi, dan kita rasakan semuanya,” kata Jokowi pada Rabu.

Advertising
Advertising

Para aktivis yang terdiri dari Greenpeace, Save Our Borneo, LBH dan Walhi Kalimantan Tengah belum lama ini mengkritik Jokowi soal iklim dalam bentuk lumbung pangan atau food estate. Secara spesifik mereka mengomentari pidato presiden pada saat konferensi iklim COP28 di Dubai akhir pekan lalu soal investasi lahan pertanian.

Dalam keterangan tertulis, Greenpeace menyebut proyek food estate adalah kegagalan massal Presiden Joko Widodo dan para menterinya, khususnya dalam menjaga komitmen iklim selama menjalankan program pemerintahan selama dua periode ini. Hal ini juga menjadi kegagalan para wakil rakyat di DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka.

“Kebijakan (iklim) ini harus dikoreksi oleh pemerintahan mendatang. Para capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 tak boleh memalingkan muka dari situasi ini. Food estate sudah gagal dan harus dihentikan,” ujar Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Pilihan Editor: Soal Janji Revisi UU ITE, Timnas Anies-Cak Imin: Kalau Menang, Gak Ada yang Sulit

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

3 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

5 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

5 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

6 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

7 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

8 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

12 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

13 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

14 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

14 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya