Ade Armando Sebut Politik Dinasti di Yogyakarta, Ketua BEM UI: Bang Ade Perlu Belajar Lagi

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Febriyan

Senin, 4 Desember 2023 15:55 WIB

Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi terhadap gugatan 200 miliar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Cokroaminoto no. 92, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/OHAN B SARDIN

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Melki Sedek Huang, angkat bicara soal polemik pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang menyinggung soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pernyataan Ade, kata Melki, tidak menunjukan kepakaran Ade Armando dalam bidang komunikasi.

“Bang Ade perlu belajar lagi. Sebagai seorang pakar komunikasi, pernyataannya kemarin jelas tidak menunjukkan kepakarannya. Ia harusnya paham akan konstitusi, hukum, dan demokrasi terlebih dahulu sebelum berbicara,” kata Melki dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Desember 2023.

Sebelumnya, Ade, menyinggung gerakan mahasiswa di Yogyakarta yang memprotes politik dinasti Presiden Jokowi dengan majunya Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ade dalam videonya di media sosial mengatakan seharusnya yang dilawan mahasiswa di Yogya itu adalah sistem dinasti di sana karena gubernurnya tidak memimpin dengan terpilih melalui pemilihan umum (Pemilu) tapi karena faktor keturunan.

Diketahui, Yogyakarta menyandang predikat Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Salah satu alasan negara memberikan fasilitas itu karena Yogyakarta telah memiliki pemerintahan sendiri sejak 1755 silam jauh sebelum Indonesia merdeka pada 1945.

BEM UI tak memiliki sentimen terhadap Ade Armando

Sebagai pakar komunikasi, kata Melki Sedek Huang, Ade harusnya mengetahui pernyataannya yang keluar dari mulutnya itu minim substansi dan menyulut kemarahan besar. Ia menyayangkan sosok Ade sebagai akademisi dan pakar komunikasi membuat video seperti itu.

Meski demikian, Melki menyebut dirinya dan BEM UI tidak memiliki sentimen pribadi dan tetap menghargai Ade Armando sebagai dosen UI yang ia nilai pandai.

Advertising
Advertising

“Bahkan, walaupun kami tak selalu sependapat dengannya, kami tetap mengecam kekerasan yang pernah ia alami. Ini adalah karena perjuangan kami yang dilandasi nilai, bukan sentimen politik apa pun,” kata Melki.

Selanjutnya, BEM UI hargai keistimewaan Yogyakarta

<!--more-->

Sementara itu, Melki mengatakan pihaknya menghargai DIY dengan segala kekhususannya yang legal dan direstui oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut dia, pemberian keistimewaan terhadap Yogyakarta tak melangkahi dan melanggar hukum.

“Proses politik dinasti yang hari ini kita saksikan jelas sangat berbeda dengan yang ada di Yogyakarta. Proses manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi, etika kenegaraan yang tak dihiraukan, dan pembangkangan konstitusi jelas bukan hal yang legal dan direstui hukum,” kata Melki.

Menurut dia, kondisi di DIY sekarang menyandang daerah istimewa berbeda dengan dinasti politik yang ia tentang, yaitu Presiden Jokowi dengan menjagokan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dalam gelaran Pilpres 2024.

Seperti diketahui, Ade Armando dan PSI merupakan pendukung dari pasangan calon presiden - calon wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. PSI merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang ikut mengusung pasangan ini.

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

7 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

8 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

8 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

10 jam lalu

Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

PSI Kota Bekasi mengaku telah menerima dukungan agar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilwalkot Bekasi 2024

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

10 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

10 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

12 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

15 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

16 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

17 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya