TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md., menanggapi pernyataan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menyebut KPK mulai diintervensi oleh pemerintah dalam kaitan kasus korupsi pengadaan e-KTP pada 2017 silam.

Mahfud mengatakan lembaga penegak hukum seperti KPK tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Meski demikian, Mahfud menyebut tidak bisa memastikan kebenaran pernyataan Agus tersebut.

“Tapi apakah itu benar atau tidak, bahwa presiden mengintervensi Pak Agus, itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan nggak ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan nya juga nggak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini. Terpaksa bilang karena ditanya,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Desember 2023.

Sebelumnya, Agus mengatakan, kala itu dirinya sedang menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015-2019. Pada tahun 2017, dia dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana.

"Saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretariat Negara). Jadi, saya heran biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima ini kok sendirian," kata Agus Rahardjo dalam program Rosi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat 1 Desember 2023.

Selain seorang diri dipanggil oleh kepala negara, Agus juga diperintah untuk masuk melalui jalur khusus, sehingga tidak diketahui awak media saat kehadirannya di Istana.

"Dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil," kata Agus.

Agus mengatakan, saat itu lembaga yang dipimpinnya sedang membidik eks Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam mega korupsi pengadaan e-KTP. Presiden Jokowi saat itu memanggil Agus Rahardjo untuk meminta agar pengusutan kasus Setya Novanto dihentikan.

Mahfud menyebut fenomena itu biarkan masyarakat menilai. Dia mengatakan negara tidak boleh mengintervensi penegak hukum.

“Ya supaya KPK sekarang hendaknya bangkit kembali sesudah terpuruk karena kasus pimpinannya yang ternyata tidak profesional-lah sampai ada yang ditangkap ada yang intervensi,” kata Mahfud.

Menurut dia, intervensi ke KPK bukan hanya dari presiden kalau memang fenomena itu terjadi. Sejauh yang ia dengar, Mahfud menyebut ada partai politik dan pejabat yang melakukan lobi-lobi untuk penegakan hukum.

“Nah ke depannya tidak boleh, pemerintah yang akan datang itu harus memastikan bahwa lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi benar-benar diberi independensi dan disediakan dana yang cukup dari negara serta dikawal agar mereka ini benar-benar profesional,” kata dia.

Pilihan Editor: Agus Rahardjo Bilang Presiden Intervensi KPK, Mahfud Md Sebut Ada Parpol dan Pejabat juga Lakukan Lobi-lobi