Jelang HUT OPM, Polri Petakan 13 Daerah Rawan Gangguan Keamanan

Kamis, 30 November 2023 14:23 WIB

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, telah dipetakan ada 13 daerah rawan gangguan keamanan di wilayah Papua. Pemetaan itu dilakukan guna mengantisipasi eskalasi gangguan jelang perayaan HUT OPM yang jatuh pada 1 Desember 2023 besok.

Ketigabelas wilayah itu di antaranya Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, Tolikara, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Yalimo dan Kota Jayapura.

"Aparat gabungan TNI dan Polri terus memantau pergerakan KKB dengan meningkatkan patroli keamanan dan penegakan hukum bagi kelompok yang kerap melakukan aksi teror dan penembakan terhadap aparat keamanan dan warga setempat," kata Benny dikonfirmasi Tempo, Kamis 30 November 2023.

Namun begitu, Benny menegaskan tidak ada penambahan personil pada 1 Desember 2023. Padahal, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bakal merayakan peringatan hari besar besok.

"Tidak ada penebalan personil," kata Benny.

Advertising
Advertising

Benny mengatakan, pihaknya hanya meningkatkan kegiatan patroli bersama TNI/Polri dan pemerintah daerah setempat, serta melakukan penggalangan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.

"Meningkatkan kewaspadaan personil di kantor polres/polsek dan pos-pos keamanan," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menyebut pihaknya akan merayakan 1 Desember dengan melakukan upacara militer.

"TPN tetap merayakan (1 Desember) di markas-markas, upacara militer harus dilakukan dan sipil disesuaikan dengan keadaan. Himbauan ini kami keluarkan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan oleh semua pejuang dan rakyat bangsa Papua Barat," kata Sebby melalui keterangan video yang diterima Tempo, Rabu 29 November 2023.

Sebby mengklaim, 1 Desember merupakan momentum pengumuman negara Papua Barat oleh Belanda pada tahun 1961 silam. Sehingga harus dirayakan dan dijadikan penyemangat untuk tetap berjuang mengeluarkan Papua Barat dari Indonesia.

"Belanda sudah mempersiapkan kemerdekaan, mereka sudah membentuk parlemen 5 April 1961, kemudian membentuk komite nasional Papua Barat dan mereka menyusun kabinet dan pemerintahan, itu diumumkan 1 desember 1961. Maka sebagai generasi bangsa papua dari tahun ke tahun tetap merayakan hari pembentukan pengumuman embrio negara bangsa Papua Barat," kata Sebby.

Dalam video tersebut, Sebby terlihat menyampaikan pesannya di luar ruangan dengan latar bendera bintang kejora. Dia mengenakan topi dan baju safari berwarna abu-abu.

Diketahui, pemerintah Indonesia seringkali menyebut 1 Desember sebagai hari ulang tahun OPM, meski OPM sendiri sudah menyanggahnya.


ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Peringati 1 Desember, TPNPB akan Adakan Upacara Militer

Berita terkait

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

4 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

TPNPB Nyatakan 8 Daerah di Papua Ini Wilayah Perang, Minta Masyarakat Pergi

11 jam lalu

TPNPB Nyatakan 8 Daerah di Papua Ini Wilayah Perang, Minta Masyarakat Pergi

Terbaru, TPNPB menyerang Polsek Homeyo dan pos Komando Rayon Militer 1705-05/Homeyo dan membakar sekolah di Distrik Homeyo, Intan Jaya

Baca Selengkapnya

Polda Papua Usut Pembakaran 2 Ekskavator dan 2 Truk oleh Orang Tak Dikenal di Yapen

13 jam lalu

Polda Papua Usut Pembakaran 2 Ekskavator dan 2 Truk oleh Orang Tak Dikenal di Yapen

Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi pembakaran 2 truk dan 2 ekskavator milik PT Simon di Kepulauan Yapen Papua.

Baca Selengkapnya

Polisi Tengarai TPNPB Serang Kampung Pogapa di Intan Jaya karena Kekuatan Aparat di Sana Kecil

17 jam lalu

Polisi Tengarai TPNPB Serang Kampung Pogapa di Intan Jaya karena Kekuatan Aparat di Sana Kecil

Polda Papua menjelaskan alasan TPNPB-OPM alias KKB melakukan penyerangan dengan menyasar Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Polda Papua Minta KKB Tak Berbaur di Tengah Masyarakat, Siapkan Lapangan untuk Baku Tembak

18 jam lalu

Polda Papua Minta KKB Tak Berbaur di Tengah Masyarakat, Siapkan Lapangan untuk Baku Tembak

Polda Papua dan juga TNI selama ini kesulitan membedakan mana pasukan KKB atau TPNPB-OPM dan mana warga sipil.

Baca Selengkapnya

TNI Pakai Istilah OPM, Polri Nyatakan Tetap akan Sebut KKB

20 jam lalu

TNI Pakai Istilah OPM, Polri Nyatakan Tetap akan Sebut KKB

Polri menyatakan tetap akan memakai penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap kelompok yang mengupayakan kemerdekaan Papua.

Baca Selengkapnya

Berkas Perkara Penyuplai Senjata untuk TPNPB Diserahkan ke Kejaksaan

1 hari lalu

Berkas Perkara Penyuplai Senjata untuk TPNPB Diserahkan ke Kejaksaan

Polres Nduga, Papua, melimpahkan berkas perkara Epson Nirigi, anggota TPNPB pimpinan Egianus Kogeya yang bertugas menyuplai senjata

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

1 hari lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Polda Papua sebut TPNPB Serang Polsek dan Koramil di Distrik Homeyo dari Berbagai Sisi

1 hari lalu

Polda Papua sebut TPNPB Serang Polsek dan Koramil di Distrik Homeyo dari Berbagai Sisi

Serangan terbaru TPNPB di Intan Jaya terjadi dalam dua hari berturut

Baca Selengkapnya

Amnesty International Indonesia Desak Polisi Bebaskan Pelajar Nabire yang Ditangkap Usai Perayaan Kelulusan

1 hari lalu

Amnesty International Indonesia Desak Polisi Bebaskan Pelajar Nabire yang Ditangkap Usai Perayaan Kelulusan

Amnesty International Indonesia juga mendesak pemerintah, untuk memastikan hak-hak dasar seluruh individu di Tanah Papua.

Baca Selengkapnya