FX Hadi Rudyatmo Ungkap Alasan Jokowi Pisah Jalan dengan PDIP

Rabu, 29 November 2023 23:15 WIB

Cawapres Mahfud MD (kiri) bertemu dengan Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo di Solo, Selasa, 14 November 2023. Keduanya menikmati sarapan pagi di Hotel Alana Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Foto: Dokumentasi DPC PDIP Kota Solo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpisah jalan dengan partainya. Mantan Wali Kota Solo itu dianggap telah pisah jalan dengan PDIP setelah putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Rudy bercerita, keluarga Jokowi kini tak sejalan dengan PDIP bukan semata lantaran sakit hati dengan sebutan petugas partai. "Yang sebetulnya persoalannya bukan itu," ucapnya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2023.

Jokowi, Rudy mengatakan, berpisah jalan dengan PDIP setelah permintaan perpanjangan tiga periode ditolak Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Yang pertama minta perpanjangan, minta tiga periode. Mbak Mega itu orang ataupun ketua umum yang taat dan patuh terhadap konstitusi," ujarnya.

Tak cukup sampai di situ, Rudy mengatakan jika tak bisa tiga periode, Jokowi meminta perpanjangan kekuasaan. "Lalu yang kedua, kalau tidak tiga periode, perpanjangan karena COVID," ujarnya. Padahal, menurutnya, pandemi bukan hanya permasalahan Indonesia, melainkan dunia.

Rudy mengatakan, pihaknya tak mendukung langkah Jokowi karena menganggap Indonesia bukan negara kerajaan. "Kita rakyat Indonesia harus bisa menilai bahwa Indonesia ini Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara kerajaan," tuturnya.

Advertising
Advertising

Rudy meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi dulu mencalonkan diri secara independen sebagai presiden jika tak terima dengan sebutan petugas partai. "Kalau tersinggung menjadi petugas partai ya suruh nyalonin rakyatlah dulu waktu presiden," ucapnya.

Tak cukup sampai di situ, Rudy mempersilakan Gibran dulu maju secara independen sebagai Wali Kota Solo. "Termasuk Mas Gibran, kemarin kalau berani ya lewat independenlah. Kami lawan dengan Pak Pur dan Pak Teguh," ujarnya.

Rakyat Solo, menurut Rudy, direpresentasikan oleh PDIP, karena partai itu memiliki 30 dari 45 kursi di DPRD Solo. "Coba anak njenengan, enggak mungkin dapat rekomendasi dari Megawati Soekarnputri," tuturnya.

Rudy mengatakan, petugas partai berarti petugas rakyat, termasuk dia pun mengaku sebagai petugas partai. Namun, dia mengatakan hal ini sering disalahpersepsikan. "Disalahpersepsikan oleh buzzer-buzzer-nya beliau," ucapnya.

Pilihan Editor: Gibran Cawapres Diklaim Wakili Anak Muda, Mimbar Mahasiswa Yogya: Kami Justru Jijik

HAN REVANDA PUTRA

Berita terkait

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

12 menit lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

1 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

3 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

5 jam lalu

Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

Menurut Gibran, yang diperlukan adalah uji kelayakan kendaraan yang digunakan, bukan melarang adanya study tour.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

13 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

15 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya