Senyum Riang Gembira Jokowi Hadapi Pemilu 2024

Rabu, 29 November 2023 15:14 WIB

Presiden Joko Widodo saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024. Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut pemerintahan saat ini mirip rezim Orde Baru. Sebelumnya, secara terang-terangan, Megawati mengaku jengkel pada pemerintah karena dinilai telah bertindak sewenang-wenang jelang Pilpres 2024.

"Saya tidak ingin memberikan tanggapan," kata Jokowi saat mengikuti kegiatan penanaman pohon di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Cakung, Jakarta Timur, Rabu, 29 November 2023.

Ia meminta pemilu 2024 ini harus dijalani dengan damai dan penuh senyum. "Kita bersama-sama berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silakan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap senyum dan gembira" ujarnya.

Masa kampanye untuk Pemilu 2024 telah dimulai. Masa kampanye pemilu akan berlangsung dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Sementara di tempat yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan hal yang sama. Saat dijenguk oleh Ketua DPR Puan Maharani di Singapura, Luhut sepakat bahwa pemilu harus berjalan dengan gembira.

Advertising
Advertising

Luhut menggarisbawahi bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa kampanye berlangsung dalam kerangka saling menghormati dan menjunjung tinggi kepentingan bangsa. "Saya dan Mbak Puan sepakat bahwa pemilu ini haruslah berjalan dengan menyenangkan. Meskipun kita semua memiliki pilihan yang berbeda-beda, tapi persatuan dan perdamaian haruslah selalu dijaga. Dan yang paling penting, kepentingan masyarakat haruslah menjadi yang utama," kata Luhut, Selasa, 28 November 2023.

Megawati Sebut pemerintah bertindak seperti Orde Baru

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir pemerintah dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakornas) organ relawan pendukung Ganjar-Mahfud di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023.

Dalam kesempatan itu, Megawati mengungkapkan dirinya merasa jengkel dengan pemerintahan saat ini. Menurut Megawati, dirinya saat ini tidak mendapat keadilan. Selain itu, ia juga merasa seperti tidak dihormati.

"Ndak, kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia," kata Megawati.

Tak sampai di situ saja, Megawati dengan tegas menyatakan tidak boleh ada pihak yang berusaha menekan rakyat di tengah situasi politik jelang Pemilu 2024. Apalagi, kata Megawati, pihak tersebut mencoba seolah-olah memberikan sesuatu kepada rakyat, tetapi tanpa melalui perundang-undangan yang ada di Indonesia.

“Bolehkah kamu menekan rakyatmu. Bolehkah kamu memberikan apapun kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik ini," kata Megawati dalam Rapat Kerja Nasional


RIZKI DEWI AYU | IHSAN RELIUBUN | ADIL AL HASAN

Pilihan Editor: Jokowi Lantik Maruli Simanjuntak sebagai KSAD

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

3 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

4 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

4 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

5 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

6 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

6 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

6 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

6 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

6 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

7 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya