KPU Bilang Kampanye Prabowo-Gibran Bagi Makan Siang Gratis Tak Langgar Aturan

Rabu, 29 November 2023 09:18 WIB

Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang saat konferensi pers soal Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Pemilu 2024 di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Dalam keteranganya, Total DCS DPR RI Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI adalah sebanyak 9.925 orang bakal caleg dan rata-rata bakal caleg DPR RI perempuan mencapai angka 37,3 persen. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum atau KPU Idham Holik menyatakan, kampanye pembagian makan siang dan susu gratis bukan merupakan pelanggaran selama bukan dalam bentuk uang. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran akan membagikan makan siang dan susu gratis di seluruh Indonesia selama masa kampanye.

Ketika ditanya apakah aturan KPU tak melarang pembagian makan siang dan susu gratis selama bukan dalam bentuk uang, Idham membenarkan.

"Diktum kedua dalam bagian memutuskan mengatakan demikian, Mas. Benar," ucapnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu, 29 November 2023.

Sebelumnya, Idham mengatakan KPU telah memiliki peraturan tentang makan dan minum selama kampanye. Ihwal makan siang gratis termasuk politik uang atau tidak, dia minta dirujuk ke peraturan itu. "Nanti saya bagikan peraturan makan minum selama kampanye," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa, 28 November 2023.

Peraturan itu dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum.

Keputusan itu mengatur biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum tidak diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye pemilihan umum.

Advertising
Advertising

Tak hanya itu, biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Calon anggota DPR dari Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, pihaknya akan membagikan 30.000 paket makan siang dan susu gratis selama masa kampanye di Jakarta Timur. Program itu merupakan program unggulan yang dijanjikan Prabowo-Gibran.

Habiburokhman mengatakan, dia membagikan makan siang dan susu gratis itu untuk menyosialisasikan program unggulan Prabowo-Gibran. "Inl akan terus kami lakukan selama masa kampanye ini. Sehari sekitar 30.000 paket yang akan kami bagikan ke warga yang punya anak sekolah," ucapnya saat ditemui di Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa, 28 November 2023.

Pembagian makan siang dan susu gratis itu, kata Habiburokhman, pertama kali diakukan di sejumlah titik di Jakarta Timur, Selasa, 28 November 2023. "Hari ini kami membagikan 30.000 paket di seluruh Jakarta Timur salah satunnya di sini (Pulo Gebang," ujarnya.

Habiburokhman mengatakan, dia berharap program ini bisa membantu mencegah terjadinya stunting di masyarakat Jakarta Timur. "Dan ini salah satu program yang bersifat nasional. Kalau Pak Prabowo dan Pak Gibran terpilih, ini akan menjadi kebijakan pemerintah sebagaimana disampaikan dalam Asta Cita Pak Prabowo," ucapnya.

Ketika ditanya sumber pendanaan untuk suplai makan siang dan susu gratis, Habiburokhman mengatakan suplai itu dari Partai Gerindra. "Dari kami, dari Gerindra," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Tim Prabowo-Gibran Akan Bagikan 900 Ribu Paket Makan Siang Gratis di Jakarta Timur Selama Kampanye

Berita terkait

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

48 menit lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

1 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

19 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

21 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

1 hari lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya