Pemerintah Disebut seperti Orde Baru, PDIP Bilang Bukan Tanggung Jawab Partainya, Kekuasaan di Presiden

Reporter

Adil Al Hasan

Selasa, 28 November 2023 13:53 WIB

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat memberikan keterangan kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung pihak yang baru berkuasa saat ini yang bertindak tak sesuai aturan. Dia menyebut pemerintah sekarang seperti di zaman Orde Baru.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan tanggung jawab partainya adalah memberikan masukan, rekomendasi, dan kritik sebagai partai politik atau melakukan pengawasan melalui DPR.

“Kekuasaan pemerintahan itu mutlak milik Presiden sebagai eksekutif, Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan,” kata Deddy melalui pesan tertulis, Selasa, 28 November 2023.

Meski pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut seperti Orde Baru oleh Megawati, Deddy mengatakan itu bukan tanggung jawab partainya meski Presiden Jokowi berasal dari PDIP. Menurut Deddy, pemerintah itu bertanggung jawab kepada rakyat dan konstitusi dengan pengawasan legislatif.

“Jadi kekuasaan itu ada pada pemerintah, bukan partai politik. Partai politik itu ranah dan kewenangannya melalui lembaga legislasi di mana kekuasaan di lembaga itu bersifat kolektif,” kata dia.

Advertising
Advertising

Menurut dia, tidak ada kekuasaan partai politik atau partai politik berkuasa. Deddy menyebut karena Indonesia menganut sistem presidensial dan bukan parlementer. Dalam sistem presidensial, kata dia, kekuasaan mutlak di tangan presiden sebagai eksekutif.

“Jadi yang berlaku dalam praktek itu hanya pembelahan berdasarkan partai di dalam atau di luar pemerintahan,” kata dia.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Ganjar-Mahfud) itu mengatakan yang dimaksud ketua umumnya itu adalah pola pikir, perilaku, dan tindakan pemerintah. Menurut Deddy, pemerintah itu artinya entitas kekuasaan eksekutif yang beridir dari banyak lembaga dan instrumen.

“Sudah banyak kejadian dimana instrumen kekuasaan berperilaku seperti negara otoriter, misalnya kejadian di MK, intimidasi kepada masyarakat sipil, mahasiswa, partai politik,” kata Deddy.


Megawati Sebut Pemerintah seperti Orde Baru

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung pihak yang baru berkuasa saat ini yang bertindak tak sesuai aturan. Dia menyebut pemerintah sekarang seperti di zaman Orde Baru.

"Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati dalam Rakornas organ relawan pendukung Ganjar-Mahfud di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023.

Selain itu, Megawati mengaku merasa mendapat ketidakadilan dari situasi sekarang. Bekas Presiden ke-5 itu menyebut dirinya seperti tidak dihormati.

"Ndak, kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia," kata Megawati.

Kendati demikian, Megawati mengklaim tidak ada masalah terhadap ketidakadilan yang ia terima. Dia menyebut nuraninya saat ini terbuka.

"Saya tentu tidak, apa, nurani saya ya terbuka dong, lho ini gimana sih? Maunya apa sih? Mari kalau mau bersaing, kita, saya kalau suka di PDI Perjuangan, biar ibu ini perempuan, tapi ibu petarung," kata dia.

Pilihan Editor: Megawati Bilang Jengkel di Rakernas Relawan Ganjar-Mahfud, Disambut Teriakan Lawan

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

3 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

5 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

5 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

6 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

7 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

8 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

9 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

12 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

13 jam lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

13 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya