Jadi Jurkam Ganjar-Mahfud, Choirul Anam Sebut Akan Sosialisasikan Hukum dan HAM ke Masyarakat

Reporter

Adil Al Hasan

Selasa, 28 November 2023 13:36 WIB

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam, bergabung di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sebagai Direktur Juru Kampanye.

Choirul mengatakan akan mengkampanyekan bagian penting, yaitu soal hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Choirul, pihaknya akan menjelaskan kepada masyarakat betapa pentingnya sosok bersih, berani, dan kredibel sekaligus menguasai detail persoalan, tindakan, dan program.

“Sehingga masyarakat mendapatkan jaminan bahwa visi-misi (Ganjar-Mahfud) itu berjalan dengan baik,” kata Choirul melalui aplikasi perpesanan, Selasa, 28 November 2023.

Dalam konteks pemberantasan korupsi dan keadilan, Choirul mengklaim Mahfud memiliki kredibilitas dan kapasitas. Selain itu dia menilai Mahfud memiliki keberanian untuk mendobrak pemenuhan hak sosial budaya, beasiswa, lapangan pekerjaan, perempuan anak, dapat diselenggarakan dengan maksimal.

Saat membaca visi-misi ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, Choirul mengklaim apa yang ditawarkan pasangan Ganjar-Mahfud lebih mencerminkan kepentingan rakyat. Dia menyebut terutama soal aksesibilitas untuk menikmati Hak Asasi Manusia, hak-hak ekonomi, sosial, budaya.

“Dengan satu desa satu puskesmas, keluarga yang menjadi pokok saran ekonomi sosial itu menonjol,” kata Choirul.

Advertising
Advertising

Aksesibilitas menurut Choirul penting karena dalam perjalanan kekuasaan selama ini jarang dipikirkan. Menurut dia, pemerintah hadir seolah menjadi orang baik dengan memberikan bantuan, padahal pokok persoalannya hak masyarakat harus dibuka untuk mendapatkan akses itu.

‘Saya mendapatkan nilai baik dan menonjok di visi misi Ganjar-Mahfud,” kata dia.

Selain hak sipil politik, dalam pidato deklarasi Mahfud Md., sebagai calon wakil presiden, menurut Choirul akan memberikan ruang dan kapasitas yang lebih besar untuk memastikan keadilan di Indonesia berdiri.

“Khususnya pembasmian korupsi, itu yang membuat saya membaca visi misinya itu lebih cenderung memilih Ganjar-Mahfud,” kata dia.

Choirul menilai ada satu pemahaman yang menarik dari pasangan Ganjar-Mahfud, terutama pemberantasan korupsi, memastikan keadilan, dan prosedur itu juga sekaligus juga hak sosial dan budaya untuk masyarakat. Dia menyebut kalau bisa memberantas korupsi, akan banyak uang yang diselamatkan. Oleh karena itu, akan membuka ruang dan kesempatan bagi Indonesia untuk dapat pendidikan gratis, bagi mahasiswa ada kesempatan beasiswa ke luar negeri.

“Kalau kita berhasil memberantas korupsi semaksimal mungkin dari akar-akarnya,” kata Choirul.

Selain itu, Choirul mengatakan kedekatan dengan calon wakil presiden Mahfud Md., yang dikenal keberaniannya dalam menegakkan hukum menjadi alasan dirinya bergabung menjadi tim sukses.

“Kedua orang (Ganjar-Mahfud) ini memiliki kelebihan masing-masing yang dilektakkan untuk mendukung demokrasi hukum dan HAm menjadi lebih baik,” kata Choirul.

Choirul mengatakan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan komunikasi dengan masyarakat secara baik dan berani melakukan terobosan dalam pelayanan publik. Mahfud Md., kata Choirul, dikenal sebagai keberanian menerobos kemacetan dalam memastikan keadilan dan proses hukum yang berjalan.

“Itu yang membuat saya bergabung di TPN untuk menjadi tim sukses Ganjar-Mahfud,” kata dia.

Pilihan Editor: Choirul Anam Jadi Direktur Juru Kampanye Ganjar-Mahfud: Visi Misi Paslon Lebih Mewakili Kepentingan Rakyat

Berita terkait

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

8 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 hari lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

3 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

4 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

4 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya