Megawati Soekarnoputri Sebut Pemerintah Seperti Orde Baru

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Febriyan

Senin, 27 November 2023 20:59 WIB

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan sambutan di Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Foto: TPN Ganjar-Mahfud

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir pemerintah dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakornas) organ relawan pendukung Ganjar-Mahfud di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Dia menyebut pemerintahan saat ini mirip rezim Orde Baru.

Megawati awalnya menyinggung pengorbanan para pendiri bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dia menyebut seluruh lapisan masyarakat bersatu dan bergotong royong merebut kemerdekaan itu.

"Benar tidak? Merdeka, merdeka, merdeka. Menang kita. Ganjar-Mahfud satu putaran," kata Megawati dalam pidato pengarahannya.

Megawati pun lantas menyatakan dirinya mendapatkan ketidakadilan saat ini. Dia pun menyebut dirinya seperti tidak dihormati. Meskipun demikian, Megawati tak menjelaskan ketidakadilan seperti apa yang dia sampaikan.

"Ndak, kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia," kata Megawati.

Advertising
Advertising

Ketidakadilan itu, menurut Megawati kemudian membuat nuraninya terbuka. Dia pun menyatakan siap bertarung.

"Saya tentu tidak, apa, nurani saya ya terbuka dong, lho ini gimana sih? Maunya apa sih? Mari kalau mau bersaing, kita, biar ibu ini perempuan, tapi ibu petarung," kata dia.

Sebut pemerintah bertindak seperti Orde Baru

Megawati pun menyatakan tidak boleh ada pihak yang berusaha menekan rakyat di tengah situasi politik jelang Pemilu 2024. Apalagi, kata Megawati, pihak tersebut mencoba seolah-olah memberikan sesuatu kepada rakyat, tetapi tanpa melalui perundang-undangan yang ada di Indonesia.

“Bolehkah kamu menekan rakyatmu. Bolehkah kamu memberikan apapun kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik ini," kata Megawati dalam Rapat Kerja Nasional

Selain itu, Megawati mengatakan dirinya sudah merasa jengkel. Dia menyebut pemerintahan yang berkuasa saat ini bertindak seperti rezim otoriter Orde Baru. Megawati menyatakan sebenarnya dirinya tak ingin mengatakan hal tersebut.

"Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati dengan suara lantang.

Sebelumnya, hubungan PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa bulan belakangan ini dikabarkan memanas. Hal itu tak lepas dari pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres 2024).

Padahal, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP telah menunjuk Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sebagai pasangan yang akan mereka usung pada Pilpres 2024.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

57 menit lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

10 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

13 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

15 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

17 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya