Prabowo Tolak Disetop saat Pidato: Saya Enggak Korupsi Uang, Saya Korupsi Waktu Sedikit

Jumat, 24 November 2023 12:03 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan paparan dihadapan ribuan orang kepala desa dan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, 23 November 2023. Prabowo Subianto bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, menghadiri Rakerda Apdesi Jawa Barat yang dihadiri sekitar 5.000 orang kepala desa dan pengurus pemerintah desa. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto sempat menolak berhenti berpidato dalam Dialog Publik PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jumat, 24 November 2023. Waktu Prabowo habis saat Ketua Umum Partai Gerindra itu belum selesai berpidato.

Ketika Prabowo menjelaskan tentang programnya memberikan makan siang di sekolah dan pesantren, alat pengingat waktu berbunyi menandakan waktu Prabowo sudah habis. Alih-alih berhenti, dia justru menegur pengihat itu. "Ya saya tahu," ucapnya. Aksi itu disambut dengan gelak tawa para hadirin.

Prabowo mengatakan, hal yang dia sampaikan penting sehingga tidak bisa dihentikan begitu saja. Dengan bercanda, dia mengatakan bermaksud sedikit mengorupsi waktu. "Penting ini. Saya enggak korupsi uang kok. Saya korupsi waktu sedikit," ujarnya.

Setelah mengatakan itu, Prabowo kembali menampilkan joget khasnya. Aksi itu sontak mengundang gelak tawa dan tepuk tangan para penonton. Tak lama, Prabowo melanjutkan dan segera mengakhiri pidatonya.

Dalam acara itu, Prabowo datang tanpa didampingi Calon Wakil Presiden Gibran Raka. Dia meminta maaf Gibran tidak bisa menghadiri acara dialog publik itu. "Hari ini saya minta maaf Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir," ucapnya dalam acara itu, seperti dipantau melalui YouTube PP Muhammadiyah.

Advertising
Advertising

Kendati begitu, Prabowo memastikan setiap saat PP Muhammadiyah ingin mengajak dialog, Gibran akan bersedia memenuhi undangan itu. "Setiap saat saudara-saudara ingin dialog, saya kira Mas Gibran pasti mau berjumoa dengan saudara-saudara sekalian," ujarnya.

Perihal alasan Gibran berhalangan hadir, Prabowo mengatakan Wali Kota Solo itu harus menghadiri acara Nahdlatul Ulama atau NU di Mojokerto. "Justru ada acara lain yang bersamaan waktunya di Jawa Timur juga, tapi yang menyelenggarakan adalah Nahdaltul Ulama," ujarnya.

PP Muhammadiyah menggelar dialog publik itu di tiga kampus milik mereka. Ketiganya adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dialog Publik dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah berlangsung Rabu, 22 November 2023 di Surakarta. Sementara dialog publik dengan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah berlangsung Kamis, 23 November 2023 di Jakarta.

Pilihan Editor: Bertemu Romo Magnis, Ganjar Diberi Buku Etika Politik dan Iman dalam Tantangan

Berita terkait

Imigrasi Surabaya Tangkap Warga Negara Bangladesh yang Diduga Terlibat Penyelundupan Manusia

36 menit lalu

Imigrasi Surabaya Tangkap Warga Negara Bangladesh yang Diduga Terlibat Penyelundupan Manusia

Seorang Warga Negara Bangladesh berinisial HR yang jadi DPO kasus penyelundupan manusia ditangkap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya.

Baca Selengkapnya

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

41 menit lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

49 menit lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

1 jam lalu

Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi di lembaganya.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 jam lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

1 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

2 jam lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

2 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya