Aksi Sumpah Pemuda 2023 Nilai Jokowi Tak Taat Konstitusi

Editor

Febriyan

Rabu, 22 November 2023 19:47 WIB

Ketua BEM UI Melki Sedeo Huang bersama Aliansi BEM se-UI menyampaikan penundaan adu gagasan bacapres di Lapangan Rotunda Gedung Rektorat Kampus UI Depok, Rabu, 13 September 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan anak muda dari berbagai elemen membacakan deklarasi Sumpah Pemuda 2023 untuk menyikapi isu politik dinasiti pada akhir pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Rabu, 22 November 2023. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang, yang ikut dalam aksi itu, menilai Presiden Jokowi tak taat kepada konstitusi pada akhir masa pemerintahannya.

Melki menyatakan terdapat sejumlah catatan merah dalam sembilan tahun pemerintahan Jokowi. Catatan merah terbaru, menurut dia adalah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Keluarnya Putusan MK adalah bukti bahwa akhir pemerintahan Pak Jokowi betul-betul tak taat konstitusi," ucap Melki dalam acara itu.

Putusan MK itu memungkinkan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 meskipun masih berusia 36 tahun. Pasalnya, MK menyatakan batas usia minimal 40 tahun bisa dikecualikan bagi orang yang sedang atau pernah menduduki jabatan dimana dia terpilih melalui pemilihan umum. Gibran sendiri merupakan Wali Kota Solo.

Putusan itu kontroversial karena Ketua MK, Anwar Usman, adalah adik ipar Jokowi yang sekaligus juga paman dari Gibran. Belakangan Anwar Usman dicopot dari posisi Ketua MK setelah Mahkamah Kehormatan menilai dia terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Melki mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap pelanggaran konstitusi tersebut. Catatan-catatan pada akhir pemerintahan Jokowi, menurut dia, akan mengingatkan anak muda untuk menjaga agar kondisi demokrasi tidak semakin parah.

Advertising
Advertising

"Itu sebenarnya catatan bagi kami," ujarnya.

Putusan MK tak berdampak bagi generasi muda

Dalam kesempatan serupa, Melki mengatakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden tak sedikit pun memberi arti positif bagi generasi muda.

"Putusan haram tersebut hadir dan merusak kepercayaan kami," ucap Melki saat membacakan deklarasi.

Dia menilai putusan itu membuka jalan bagi praktek dinasti politik dan membunuh kepercayaan anak muda akan terangnya masa depan republik.

"Bangkitnya politik dinasti akan membunuh harapan jutaan pemuda yang bermimpi akan cerahnya masa depan," ujarnya.

Dinasti politik, menurut mahasiswa Fakultas Hukum UI itu, merupakan ancaman bagi setiap anak-anak miskin yang bermimpi menjadi pemimpin. Dia mengatakan, politik dinasti mengancam keluarga tak sejahtera yang berharap anaknya bisa jadi penguasa dan setiap anak muda bukan berdarah biru yang merintis jalan sendiri untuk berkarya bagi baiknya kondisi negeri.

Para politikus tua, kata Melki Sedek Huang, pun semakin mengacaukan suasana dengan menjual nama generasi muda. Padahal, kata dia, mereka tak sedikit pun bersuara kontra akan putusan yang membunuh demokrasi dan konstitusi.

"(Mereka) mengatasnamakan kaum dan generasi kami," ucapnya.

Gibran Rakabuming Raka akhirnya menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Presiden Jokowi pun sempat menyatakan telah merestui dan mendoakan putra sulungnya itu untuk bertarung pada Pilpres 2024.

Berita terkait

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

14 menit lalu

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

36 menit lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

2 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

3 jam lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

3 jam lalu

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

11 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

12 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

12 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

14 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

15 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya