TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi kabar pemecatan kader Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Isu yang muncul surat pemecatan sudah disiapkan namun lamban ditandatangani oleh PDIP.

"Jadi sudahlah hal-hal teknis administrasi menurut saya itu tidak perlu kita pro kontra-kan kembali," kata Puan Maharani saat ditemui di kompleks DPR, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023.

Puan menyatakan dalam hitungan hari semakin dekat dengan Pilpres 2024 yakni pada 14 Februari. Mestinya, kata dia, semua fokus diarahkan untuk memanaskan mesin partai di lapangan. "Kemudian menjalankan tugas kita masing-masing secara fungsional kita atau tupoksi kita masing-masing," ujarnya.

Dengan fokus terhadap kerja masing-masing tersebut, menurut Puan, pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, lancar, dan cepat selesai. Selanjutnya, kata Puan, memberikan hak rakyat untuk memilih, membiarkan rakyat yang menentukan siapa pimpinan, atau pemimpin yang rakyat pilih. "Tidak perlu lagi dipermasalahkan, kita jalani saja dulu pesta demokrasi ini sampai 14 Februari," ucapnya.

Sebelumnya, proses pemecatan Gibran Rakabuming Raka proses yang cukup panjang. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap Gibran Rakabuming Raka telah mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP dan yang bersangkutan sudah pamit. "Ya sudah. Jadi, sudah diselesaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta karena Mas Gibran 'kan menerima KTA dari DPC Kota Surakarta sehingga tidak lagi beranggota PDI Perjuangan karena sudah pamit," kata Hasto di Denpasar, Bali, Sabtu, 4 November 2023.

Selain Gibran telah berpamitan, kata dia, secara perundang-undangan telah dikatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. "Ini kan berbeda dengan undang-undang tentang partai politik sehingga otomatis ketika seseorang sudah dicalonkan partai lain, ya, otomatis KTA-nya tidak boleh rangkap," kata Hasto yang ditemui usai deklarasi dukungan Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali.

Sedangkan, Wali Kota Medan Bobby Nasution resmi dikeluarkan sebagai kader PDIP melalui surat bernomor 217/IN/DP-29.B-26.B/XI/2023 yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan Hasyim dan Sekretaris Roby Barus pada 10 November 2023. “Muhammad Bobby Afif Nasution telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai dengan tidak mematuhi peraturan dan keputusan partai karena mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik lain. Sehingga Sdr.Muhammad Bobby Afif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan,” tulis surat DPC PDIP Kota Medan yang diterima Tempo pada Selasa, 14 November 2023.

Pilihan Editor: PKS Pertanyakan Kritik Ganjar Pranowo ke Jokowi Tidak Sedari Dulu