Megawati Soekarnoputri Sebut Etika dan Moral Buram Karena Hukum tidak Dijalankan sesuai Aturan

Editor

Febriyan

Senin, 20 November 2023 21:13 WIB

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri (duduk paling kiri) saat menjadi pembicara dalam acara Dialog Kebangsaan di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 20 November 2023. TEMPO/HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menilai etika dan moral di Indonesia hari ini buram karena hukum tidak dijalankan sesuai aturan. Pernyataan itu dia ucapkannya dalam di hadapan anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 20 November 2023.

"Itu yang mulai sekarang ini buram. Why? Ya karena hukum formal tidak dijalankan sesuai dengan aturan," kata Megawati dalam acara itu.

Dia mengatakan hukum tak hanya dibuat oleh Tuhan, tetapi juga manusia. Saat ini, kata Megawati, banyak orang mendesaknya untuk berbicara mengomentari situasi terkini di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Karena itu presiden kita lho. Saya enggak mikir dia presiden, tapi saya mikir sebagai pemimpin Republik Indonesia, karena kita juga milih dia," ucapnya.

Megawati bercerita, dia diajarkan etika dan moral sejak kecil. Dari kakek dan neneknya, Megawati mengatakan diajarkan hal paling penting dalam hidup ini adalah etika dan moral. Dia memberi ilustrasi, pada zaman Romawi, para gladiator yang tidak mengerti apa-apa diminta untuk berperang.

"Apakah kita akan mengikuti seperti itu hanya karena politik?" ujarnya.

PDIP kritik hukum di era Jokowi setelah putusan MK

PDIP belakangan gencar mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Kritikan tersebut dipicu penetapan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Gibran yang merupakan Wali Kota Solo bisa ikut berkompetisi di Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan soal batas usia capres-cawapres. Dalam putusannya, MK menyatakan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun tetap bisa menjadi capres atau cawapres asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau jabatan lainnya yang dipilih melalui pemilu.

Advertising
Advertising

Putusan itu dianggap kontroversial karena Ketua MK Anwar Usman adalah ipar dari Jokowi yang juga paman dari Gibran Rakabuming Raka. Belakangan, Anwar dicopot dari posisinya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

Tak hanya Megawati Soekarnoputri, muramnya dunia penegakan hukum juga sempat disampaikan oleh calon presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, saat menghadiri acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu, 18 November 2023. Ganjar menilai penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi degan skor 5 dari 10.

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

6 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

7 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

7 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

9 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

9 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

10 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

11 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

11 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

14 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

15 jam lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya