TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mengatakan pernyataan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, tentang kasus penghilangan orang secara paksa atau penculikan aktivis 1997-1998 melukai hati keluarga korban.

"Pernyataan Hashim Djojohadikusumo menyakiti hati korban dan keluarga korban serta melukai rasa keadilan masyarakat,” kata perwakilan koalisi sekaligus Direktur Imparsial Gufron Mabruri, melalui keterangan tertulis, Ahad, 19 November 2023.

Gufron menjelaskan, baru-baru ini Hashim mengatakan keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis atau pelanggaran HAM masa lalu tidak memiliki bukti. "Hashim mengatakan kasus tersebut sudah dibahas sebanyak 10.000 kali dan dugaan keterlibatan Prabowo tidak terbukti," ujar Hashim, ditirukan Koalisi.

Pernyataan Hashim itu dianggap menyakiti korban dan keluarga penghilangan paksa 1997-1998 dan rasa keadilan masyarakat. Apalagi sampai saat ini masih ada 13 orang diculik belum kembali. Mereka menganggap adik calon presiden nomor urut dua itu tidak pantas mengeluarkan ucapan itu.

"Mengingat Prabowo hingga kini belum diminta pertanggungjawaban dalam sebuah proses hukum yang fair dan akuntabel atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998," ujar Koalisi. Hasyim, kata Gufron, seharusnya mendorong kasus itu diungkap di ruang pengadilan. "Termasuk menguji kebenaran dari ucapannya."

Koalisi ini menilai pernyataan Budiman Sujatmiko, bekas aktivis yang sempat ditahan, menyatakan Prabowo mengakui penculikan dan mereka yang dia culik telah dikembalikan. Pernyataan itu dianggap memperkuat keinginan penting pembentukan pengadilan hak asasi manusia (HAM). Dan meminta Prabowo bertanggung jawab atas penculikan itu.

Gufron mengatakan, pengakuan tersebut secara nyata menjadi fakta Prabowo terlibat. Meski menurut pengakuannya mereka yang dia culik telah dikembalikan. "Tindakan penculikan adalah sebuah kejahatan dan pengembalian mereka yang diculik tidak serta-merta menghapus kejahatannya," tutur Gufron.

Koalisi ini terdiri dari Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Imparsial, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia dan HAM Indoensia (PBHI), Centra Initiative, Wahana Lingkungan Hidup, Human Rights Working Grup (HRWG), Forum De Facto, dan Setara Institute.

Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 sebagai peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu. Sebelumnya dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP tentang Rekomendasi Pemberhentian Prabowo.

Prabowo diberhentikan sebagai Letnan Jenderal TNI karena terbukti memerintahkan melakukan penangkapan dan penculikan terhadap beberapa aktivis pada 1997-1998. Pada 2009, panitia khusus orang hilang di Dewan Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan empat rekomendasi kepada Pemerintah.

Salah satu rekomendasi yang dicatat Koalisi, yaitu membentuk pengadilan HAM kasus penculikan tersebut. Rekomendasi itu seharusnya dijalankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Dan Prabowo dapat mengklarifikasi semua dugaan keterlibatan diarahkan kepadanya di ruang pengadilan," ucap Gufron.

Prabowo adalah capres yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Pasangan ini tercatat sebagai pasangan nomor urut dua. Adapun Gibran adalah putra tertua Presiden Jokowi, kakak dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep.

Pilihan Editor: TPN Anies-Cak Imin Ungkit Penculikan Aktivis Reformasi 1998 oleh Prabowo