TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator IM57+ Institute M Praswad Nugraha menanggapi dugaan keterlibatan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Pius Lustrilanang dan pegawai BPK Papua Barat dalam perkara rasuah.

Praswad mengatakan, sederet kasus yang melibatkan anggota BPK maupun pemeriksa mulai dari skandal BTS sampai dengan Pj Bupati Sorong menunjukkan korupsi yang terjadi di lembaga itu benar adanya, sehingga membutuhkan upaya serius dan menyeluruh untuk memberantasnya.

“Kasus ini bukanlah kasus pertama karena telah terungkapnya skandal yang melibatkan BPK ditangani KPK maupun kejaksaan. Hal tersebut mengingat besarnya kewenangan BPK dalam berbagai bisnis proses di Indonesia, baik penegakan hukum maupun pencegahan,” ujarnya, Rabu, 15 November 2023.

Menurut Praswad, BPK mempunyai fungsi strategis baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan korupsi. Pada bagian pencegahan, kata dia, BPK mengawasi dengan melakukan audit yang dilaksanakan secara regular atas belanja anggaran negara, dan mendukung proses penindakan, khususnya dalam kaitan penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

“Artinya, ketika BPK berfungsi secara optimal, bebas korupsi dan independen, maka 80% persoalan korupsi akan terselesaikan karena teridentifikasi sejak tahap pemeriksaan awal berkaitan anggaran, khususnya pada korupsi pengadaan barang dan jasa,” ujar Praswad.

Berdasarkan itu, kata dia, terbongkarnya berbagai kasus yang melingkupi BPK menjadi momentum strategis untuk melakukan perbaikan menyeluruh untuk menguatkan fungsi BPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta memastikan tata kelola pemerintah yang baik. “Proses perbaikan itu harus dilakukan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah proses penegakan hukum harus dilakukan secara setuntas-tuntasnya,” ujarnya.

Praswad mengatakan, perkara korupsi yang menyeret BPK saat ini, jika tak dibongkar mampu menyebabkan pihak yang terlibat tak bertanggung jawab. Proses penyidikan dan penuntutan, kata dia, harus dikembangkan dan tidak tebang pilih sehingga tuntas.

“Sedangkan, langkah lain, adalah perlu adanya upaya aksi nasional untuk menyusun program secara menyeluruh dalam mengidentifikasi potensi korupsi dalam bisnis proses dan membangun quick wins dalam penanganan kasus secara tuntas,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan enam tersangka dalam operasi tangkap tangan atau OTT Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso terkait dugaan tindak pidana korupsi suap untuk mengondisikan temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Enam tersangka tersebut ditangkap di Sorong dan Jakarta pada Minggu, 12 November 2023.

Pilihan Editor: Kantor BPK Sepi Saat KPK Geledah Ruangan Pius Lustrilanang di Lantai 15 Gedung Tower