TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor, membantah dugaan adanya polisi ikut memasang baliho pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju itu di Jawa Timur. "Itu isu aja," kata pria bersapaan akrab Ferry itu kepada Tempo, Senin, 13 November 2023.

Jika memang ada polisi memerintahkan pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur, Ferry meminta para polisi itu dilaporkan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam. "Jangan mengada-ngada," kata Ferry.

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang atau PBB itu menambahkan, pihaknya siap untuk bekerja secara adil dalam Pemilu 2024.

Sebelumnya, Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad membantah pendapat yang berkembang bahwa elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran meningkat karena ada gerakan pemasangan baliho oleh aparat kepolisian.

"Ada framing seolah-olah peningkatan (elektabilitas) ini karena ada oknum kepolisian memasang baliho-baliho Prabowo-Gibran," kata Dasco di Kantor TKN Prabowo-Gibran, Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Ahad,12 November 2023.

Dasco menjelaskan, tidak masuk akal kenaikan elektabilitas Prabowo-Gibran terjadi karena bantuan anggota kepolisian memasang baliho untuk mendongkrak popularitas. "Padahal dengan survei yang terus meningkat, tentu tidak masuk akal kami merancang sistem kemenangan dengan cara curang seperti itu," kata dia.

Apalagi, dia mengatakan, Pilpres 2024 sudah hampir mendekati masa pemilihan. Dan seolah-olah, dia berujar, dibantu pihak lain. Dia mengatakan tidak ada pihak luar yang bergerak dalam mendongkrak popularitas Prabowo-Gibran selain tim sukses pasangan tersebut.

Saat ini, menurut Dasco, tim kampanye pasangan Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo itu tengah berfokus menggalang dukungan dan mendekatkan diri kepada rakyat. "Membuka mata rakyat Indonesia, membuka mata kaum muda bahwa sosialisasi program kerja Prabowo-Gibran untuk kemajuan Indonesia di masa depan," tutur dia.

Dia mengimbau kepada semua pihak, terutama pendukung Prabowo-Gibran supaya kerja cerdas dan kerja cermat. Menurut dia, tiga pasangan capres-cawapres adalah putra terbaik bangsa. "Yang tentunya harus mengedepankan program dan berkampanye secara santun, serta memelihara suasana pemilu yang kondusif dan damai," ujar dia.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mendesak Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur.

Koalisi Sipil menyatakan, dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah melanggar Undang-undang. Mereka menyatakan perbuatan itu merupakan bentuk kecurangan Pemilu yang harus ditindak tegas. "Melanggar Undang-undang dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun," dalam keterangan tertulis, Sabtu, 11 November 2023.

Dugaan pemasangan baliho Prabowo-Gibran oleh Polisi di Jawa Timur, menurut Koalisi Sipil, membuktikan ketidaknetralan polisi dalam Pemilu. "Pemasangan baliho oleh polisi itu jelas menciderai sikap netral polisi dan merupakan bentuk kecurangan Pemilu," kata Koalisi Sipil.

Koalisi Sipil memandang dugaan pemasangan baliho oleh polisi menunjukkan kekuasaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggunakan kekuataannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024. "Kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan Prabowo-Gibran," kata Koalisi Sipil.

Pilihan Editor: Komisi I DPR RI Bentuk Panja Netralitas TNI untuk Pemilu 2024

HAN REVANDA PUTRA