Dicopot Mendagri Sebagai Penjabat Gubernur, Suganda Pandapotan Pasaribu Punya Catatan di Bangka Belitung

Sabtu, 11 November 2023 11:18 WIB

Penjabat Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu bersama Direktur Bisnis Bank SumselBabel Antonius Prabowo Argo meresmikan ATM Drive Thru di Alun-alun Taman Merdeka Pangkalpinang, Rabu, 27 September 2023. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi mencopot Suganda Pandapotan Pasaribu dari jabatannya sebagai Penjabat Gubernur (PJ) Kepulauan Bangka Belitung usai tujuh bulan bertugas. Pemberitahuan pencopotan Suganda diketahui berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 100.2.1.3/6074/SJ tentang undangan pelantikan PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Suhajar Diantoro.

Dalam surat tersebut, pelantikan PJ Gubernur Bangka Belitung yang baru akan digelar di Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Gedung C, Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 13 November 2023 pukul 13.00 WIB. Informasi yang beredar, nama Safrizal yang kini menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri disebut sebagai pengganti Suganda.

Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kurniawan mengatakan pihaknya telah menerima pelantikan pelantikan PJ Gubernur yang baru. "Sudah kita terima suratnya. Isinya terkait undangan pelantikan yang digelar Senin ini," ujar Kurniawan kepada Tempo, Sabtu, 11 November 2023.

Kurniawan mengakui tidak tahu siapa PJ Gubernur yang baru akan dijabat oleh siapa. Surat Kemendagri, kata dia, tidak mencantumkan nama PJ Gubernur yang baru. "Tidak ada nama yang ditulis dalam surat dari Kemendagri. Yang tertera hanya undangan untuk menghadiri pelantikan saja," ujar dia.

Suganda hanya tujuh bulan menjabat menggantikan pejabat sebelumnya Ridwan Djamaluddin pada 31 Maret 2023 lalu. Namun sejak menjabat, sejumlah konflik dan kegaduhan terjadi dimasa kepemimpinan Suganda hingga membuat para tokoh adat dan masyarakat bereaksi melaporkan Suganda untuk dicopot dari jabatannya.

Advertising
Advertising

Koordinator Bangka Belitung Peduli, Subri Arthasarana, mengatakan desakan pencopotan tersebut lantaran sikap dan pernyataan Suganda dianggap sering menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. "Saudara Suganda kurang cakap memimpin atau kurang leadership-nya. Tidak mampu menjaga mulut terkait informasi mana yang disampaikan dan mana yang tidak. Selain itu, kerap membangun kontroversi dan tidak memahami budaya Melayu," ujar Subri.

Catatan Kontroversi Suganda

Menurut Subri, ada 14 catatan kontroversi Suganda dan sudah menjadi sorotan semenjak dia ditunjuk sebagai Pj Gubernur Bangka Belitung. Di antaranya pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa jabatan untuk Suganda merupakan hadiah pemerintah untuk membungkam eksistensi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam memproses maladministrasi pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.

Suganda merupakan Sekretaris Jenderal ORI. Lembaga itu menghentikan laporan ICW, KontraS dan Perludem soal maladministrasi dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri pada Mei 2023 lalu. Tak lama setelah penghentian laporan itu, Suganda menerima pinangan sebagai Pj Gubernur Bangka Belitung.

ICW pun menilai hal itu sebagai pelanggengan pelanggaran atas tindakan rangkap jabatan sebagaimana disebutkan secara spesifik dalam Pasal 76 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemerintahan Daerah. "Selain itu Suganda menganulir surat edaran Sekda, kerap menyatakan siap diusir dari Bangka Belitung jika tidak becus bekerja, mengeluarkan statemen soal matahari kembar terhadap ASN dan mengembalikan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari BRI ke Bank Sumsel Babel," ujar dia.

THR Rp 2 Miliar

Kontroversi Suganda Pandapotan Pasaribu, kata Subri, tidak hanya itu. Suganda, katanya, juga melontarkan pernyataan ada pengusaha yang memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 2 miliar dan menunjuk kerabat dan teman dekat sebagai staf khusus. "Padahal dia sendiri yang mengatakan sebelumnya tidak akan menggunakan staf khusus dengan alasan tidak rasional, menjaga kondusifitas dan tidak menimbulkan sikap iri di kalangan masyarakat. Kenyataannya dia sendiri pakai staf khusus," ujar dia.

Program Gule Kabung

Subri menuturkan sikap Suganda yang juga menimbulkan kegaduhan saat mendaftarkan Program Gule Kabung (Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung) sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Pasalnya, program itu didaftarkan atas nama Suganda Pandapotan Pasaribu tetapi menggunakan dana dari APBD Provinsi Bangka Belitung.

"Juga tuduhan soal ada maling besar dan adanya bencana politik di Bangka Belitung. Mengumumkan pejabat publik maju sebagai caleg yang menunjukkan meruncingnya permasalahan di internal pemerintah daerah. Terakhir soal tuduhan ada ASN yang akan melakukan makar tanpa menunjuk siapa dan bukti yang jelas," ujar dia.

Dalam pidato terakhirnya sebagai Pj Gubernur Bangka Belitung, Suganda berbicara soal mendapatkan kiriman penyakit non medis, adanya pembunuhan karakter, hingga penekanan bagi PNS untuk netral pada Pemilu 2024 saat Upacara Mingguan Pemprov Bangka Belitung di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin Pagi, 13 November 2023.

"Sakit kaki saya ini bukan sakit secara medis. Saya sudah puluhan kali ke dokter dan tidak ditemukan penyakit. Ini saya dapatkan satu bulan pertama saya ditugaskan ke Bangka Belitung," ujar Suganda.

Suganda yakin penyakit non medis tersebut akan sembuh bila sudah meninggalkan tugas di Bangka Belitung (Babel). "Sakit ini di kaki saya sebelah kanan. Saya yakin mungkin waktunya Tuhan akan sembuhkan kaki saya ketika saya sudah tidak bertugas lagi di Bangka Belitung," ujar dia.

Selain penyakit non medis, Suganda juga menyebutkan menerima berbagai upaya pembunuhan karakter yang dilakukan sekelompok masyarakat. Pembunuhan karakter, kata dia, masih terjadi hingga pagi Senin sebelum prosesi pelantikan PJ Gubernur yang baru. "Sampai pagi ini masih ada juga yang melakukan pembunuhan karakter terhadap saya. Saya ingatkan kepada media dan tokoh-tokoh yang tidak mewakili 1,5 juta masyarakat Bangka Belitung ini. Anda tidak lebih dari 20 orang. Tetapi melakukan pembusukan, berita bohong, pembunuhan tidak hanya secara karakter tetapi juga fisik," ujarnya.

Pilihan Editor: Alasan Menteri Hadi Tjahjanto Sebut Warga Bangka Belitung Rentan Jadi Korban Mafia Tanah

Catatan Redaksi:

Artikel mengalami perubahan judul dengan menghilangkan kata 'buruk' setelah 'catatan', pada pukul 17.50 WIB, Senin, 11 Desember 2023. Redaksi juga menambahkan penjelasan Suganda yang sebelumnya dimuat di artikel lainnya,

Terima kasih.

Berita terkait

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Imbau Kepala Daerah Segera Salurkan Anggaran Pilkada 2024

1 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Imbau Kepala Daerah Segera Salurkan Anggaran Pilkada 2024

Tito Karnavian mengatakan masih ada beberapa penyelenggara Pilkada 2024 di daerah yang belum menerima anggaran.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Airin Rachmi paparkan Visi Misi untuk Maju di Pilkada Banten

2 hari lalu

Airin Rachmi paparkan Visi Misi untuk Maju di Pilkada Banten

Eks Wali Kota Tangerang Selatan dua periode, Airin Rachmi Diany, siap maju menjadi Bakal Calon Gubernur Banten.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

2 hari lalu

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

KPK menggeledah dua lokasi di Maluku perihal penyidikan perkara dugaan TPPU dengan tersangka eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

2 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

3 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

Tito Karnavian menekankan pentingnya realisasi APBD dalam pengendalian tingkat inflasi.

Baca Selengkapnya

Polisi Amankan 8 Ton Pasir Timah Ilegal, Diduga Terkait Politikus Gerindra Babel dan PT MSP

3 hari lalu

Polisi Amankan 8 Ton Pasir Timah Ilegal, Diduga Terkait Politikus Gerindra Babel dan PT MSP

Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung atau Polda Babel berhasil mengamankan 8 ton pasir timah diduga ilegal.

Baca Selengkapnya

WALHI Bangka Belitung dan Masyarakat Tuntut Pemerintah Cabut Izin Tambang Timah Batu Beriga

3 hari lalu

WALHI Bangka Belitung dan Masyarakat Tuntut Pemerintah Cabut Izin Tambang Timah Batu Beriga

Kandungan logam berat (Pb, Cd, Cr) pada limbah cair kegiatan penambangan timah, menjadi bahan pencemar lingkungan.

Baca Selengkapnya