Hatta : Presiden Angkat Sjachroeddin Sebagai Gubernur Lampung
Senin, 1 Juni 2009 20:31 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengangkat Sjachroedin ZP sebagai Gubernur Lampung. Keputusan Presiden soal pengangkatan sudah diteken dan Sjachroedin akan dilantik besok, Selasa (2/6).
“Keppres itu sudah diteken presiden. Pak Sjachroedin yang dilantik,” kata Hatta Rajasa di Teuku Umar 51, Senin (1/5).
Hatta mengatakan Menteri Dalam Negeri yang akan melantik Sjachroedin. Soal teknisnya, sudah diselesaikan oleh Departemen Dalam Negeri. “Pelantikan itu teknis diatur Mendagri,” katanya.
Pasangan Gubernur dan Wagub Lampung periode 2009- 2014, Sjachroedin ZP-Joko Umar Said, memenangkan Pemilihan Gubernur Lampung, 3 September 2008 dengan meraih 43 persen suara. Namun beberapa hari menjelang pelantikan KPU Provinsi Lampung membatalkan kemenangan pasangan itu karena diduga ada praktek politik uang. Kasus ini sempat berlarut-larut.
Hatta mengatakan pelantikan itu tidak akan menimbulkan kerusuhan di Provinsi Lampung. Hatta meminta kasus ini tidak dipolitisir. “Kalau soal hukum itu selesaikan secara hukum tidak perlu dipolitisir. Kalau ada gugatan, ada lembaga yang mengatur itu,” kata Hatta.
NININ DAMAYANTI
“Keppres itu sudah diteken presiden. Pak Sjachroedin yang dilantik,” kata Hatta Rajasa di Teuku Umar 51, Senin (1/5).
Hatta mengatakan Menteri Dalam Negeri yang akan melantik Sjachroedin. Soal teknisnya, sudah diselesaikan oleh Departemen Dalam Negeri. “Pelantikan itu teknis diatur Mendagri,” katanya.
Pasangan Gubernur dan Wagub Lampung periode 2009- 2014, Sjachroedin ZP-Joko Umar Said, memenangkan Pemilihan Gubernur Lampung, 3 September 2008 dengan meraih 43 persen suara. Namun beberapa hari menjelang pelantikan KPU Provinsi Lampung membatalkan kemenangan pasangan itu karena diduga ada praktek politik uang. Kasus ini sempat berlarut-larut.
Hatta mengatakan pelantikan itu tidak akan menimbulkan kerusuhan di Provinsi Lampung. Hatta meminta kasus ini tidak dipolitisir. “Kalau soal hukum itu selesaikan secara hukum tidak perlu dipolitisir. Kalau ada gugatan, ada lembaga yang mengatur itu,” kata Hatta.
NININ DAMAYANTI
