Bawaslu Kaji Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Wamen Desa Paiman Raharjo

Reporter

Ihsan Reliubun

Kamis, 2 November 2023 17:21 WIB

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di acara peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Jumat, 16 Desember 2022. Foto: Bawaslu RI/Bhakti Satrio

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lolly Suhenty, mengatakan sudah menerima pelaporan dugaan pelanggaran netralitas Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Paiman Raharjo.

Menurut Lolly, Bawaslu masih perlu mengkaji laporan tersebut sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022.

"Iya, sedang dalam kajian awal sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7/2022 untuk mengecek keterpenuhan syarat formil dan materilnya," kata Lolly melalui pesan WhatsApp, Kamis, 2 November 2023.

Kajian tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu itu, sebelumnya dilaporkan oleh Front Kebangsaan dan Relawan Pusat Barisan Soekarnois-Ganjar for Presiden pada Rabu, 1 November 2023.

Laporan terhadap Paiman itu dilakukan setelah dia terekam video memimpin rapat bersama anggota relawan Sedulur Jokowi di rumahnya, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Ahad sore, 29 Oktober 2023. Dalam rapat itu Paiman mengarahkan pembentukan panitia kerja memenangkan Gibran. "Kita sudah sepakat membantu Mas Gibran menangkan pemilu di 2024," tutur Paiman dalam video itu.

Dalam video tampak Paiman bercerita hasil rapat tersebut langsung dilaporkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno. "Setelah rapat hasilnya apa, saya akan sampaikan kepada Pak Pratikno dan Pak Jokowi," ujar Paiman.

Advertising
Advertising

Dimintai konfirmasi perihal rapat tersebut, Paiman mengatakan pertemuan tersebut adalah relawan Sedulur Jokowi. "Itu rapat rutin biasa di rumah," kata dia melalui sambungan telepon, Senin, 30 Oktober 2023. Dia menjelaskan, Sedulur Jokowi adalah relawan yang dibentuk sejak 2012.

Dia mengatakan sikap Sedulur Jokowi saat ini mendukung Gibran. "Karena kita sejak 2012 kan dukung Pak Jokowi," kata dia, yang mengakui mengaku menjabat ketua umum relawan itu. Namun, dia menjelaskan sudah menyampaikan kepada anggota Sedulur, posisinya hanya memantau kerja anggota Sedulur. Tidak terlibat dalam kerja anggota panitia. "Saya pejabat negara kan enggak boleh," tutur dia. "Saya bilang gitu, kan."

Saat ditanya perihal tugas dia sebagai tim pengarah, seperti terlihat dalam ucapannya di video, Paiman mengelak. "Itu kan hanya bilang (sebagai tim pengarah) saja, tapi kan enggak jadi," ujar dia. Paiman mengatakan rapat itu berlangsung di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Ahad sore, 29 Oktober 2023.

Paiman menjelaskan bahwa rapat itu akan melaporkan hasil rapat kepada Jokowi dan Pratikno karena keduanya menjabat Ketua Pembina dan Sekretaris Pembina. Dia berdalih, hasil rapat yang akan disampaikan bahwa Sedulur akan mendukung Gibran.

Ia menyatakan dirinya tidak termasuk amggota tim sukses. Tim sukses, kata dia, orang yang namanya didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum. "Saya kan relawan. Kalau saya memberikan pengarahan kepada anggota relawan kan boleh-boleh saja dong," ujarnya.

Ketua Relawan Pusat Barisan Soekarnois-Ganjar for Presiden Ugik Kurniadi, mengatakan para menteri supaya mundur dan cuti dari jabatannya jika ingin menggalang dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilihan Umum Presiden atau Pilpres 2024.

Bekas pendukung Jokowi itu menuding manuver Paiman diduga ada indikasi perintah dari Istana. Kecurigaan itu muncul ketika Paiman menyatakan akan melaporkan hasil rapat ke Jokowi dan Pratikno. "Menurut kami ada indikasi permainan pada tingkat Istana," tutur dia.

Wakil Ketua Umum Front Kebangsaan Sirra Prayuna, mengatakan ajakan Paiman mendukung Gibran itu sebagai pelanggaran netralitas penyelenggara negara. Menurut dia, pelanggaran terjadi saat Wakil Menteri membuat suatu pertemuan, mengarahkan, dan mengorganisir kelompok masyarakat mendukung pasangan Prabowo-Gibran. "Itu kami tengarai sebagai pelanggaran netralitas penyelenggara negara," ucap Sirra.

Pilihan Editor: PDIP Solo Sudah Kirim Surat untuk Gibran agar Segera Mundur dan Kembalikan KTA

Berita terkait

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

46 menit lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

1 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

2 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

3 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

6 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

7 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

7 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

8 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

8 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya