PDIP Solo Sudah Kirim Surat untuk Gibran agar Segera Mundur dan Kembalikan KTA

Kamis, 2 November 2023 16:51 WIB

Kepsen:Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari PDIP dan mengembalikan KTA ke DPC Kota Solo, saat ditemui wartawan di Pucang Sawit, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 25 Oktober 2023.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Solo - Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyatakan telah resmi melayangkan surat kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mengimbau agar putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu segera mundur dari PDIP. Di samping itu, Gibran diharapkan juga segera mengembalikan kartu tanda anggotanya (KTA) ke DPC PDIP Solo.

"Suratnya sudah disampaikan. Coba tanyakan Pak Teguh (Wakil Wali Kota Solo sekaligus Sekretaris DPC PDIP Kota Solo Teguh Prakosa). Intinya kami mengimbau, menyarankan (agar Gibran membuat surat pengunduran diri dari PDIP) dan mengembalikan KTA. Udah, gitu aja. Karena dulu datang ke DPC, dulu minta (KTA) ya sekarang dibalekne (dikembalikan)," ujar Rudy, sapaan akrab FX Hadi Rudyatmo, saat dihubungi melalui ponselnya, Kamis, 2 November 2023.

Disinggung tentang tanggapan dari Gibran terhadap surat tersebut, Rudy mengakui belum ada jawaban. "Coba tanyakan ke Pak Teguh," katanya.

Ketika ditanya apakah masih mengharapkan dapat bertemu langsung dengan Gibran, Rudy menyerahkan kepada Gibran sendiri. "Yen ora dijawab ya wis ora sah (kalau tidak dijawab ya sudah tidak usah). Wis tekan kono kok surate (sudah sampai ke sana kok suratnya), kalau belum dijawab ya wis (sudah)," ucap dia.

Rudy menyatakan pengiriman surat itu karena pihaknya tidak mau Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri maupun Presiden Jokowi diisukan atau dituduh berdiri di dua kaki. Apalagi Gibran telah mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sementara Gibran masih kader PDIP.

Advertising
Advertising

"Kami hanya ingin menjaga agar Mbak Mega maupun Pak Jokowi tidak dituduh berdiri di dua kaki atau di dua kepentingan, gitu aja," katanya.

Ditemui di Balai Kota Solo, Teguh Prakosa membenarkan surat untuk Gibran sudah ia sampaikan pada Selasa, 31 Oktober 2023 lalu. Lantaran belum berkesempatan menyerahkan surat itu secara langsung kepada Gibran, Teguh mengatakan surat itu dititipkan kepada ajudan wali kota. Namun saat bertemu Gibran di acara penutupan Solo Great Sale 2023 di Mall Solo Paragon pada Selasa malam, Teguh juga memberitahukan adanya surat tersebut kepada Gibran.

Menurutnya, Gibran juga menyatakan telah menerima surat tersebut. "Jadi intinya Pak Ketua (Rudy) dan DPC PDIP Solo menghargai pilihan yang diambil oleh Mas Gibran tapi dimohon dengan segera mengembalikan KTA dan mengajukan surat pengunduran diri," ucap Teguh.

Teguh menyatakan memang tidak ada tenggat waktu bagi Gibran untuk pengajuan surat pengunduran diri maupun pengembalian KTA tersebut. Ia pun tidak mempermasalahkan jika pengembalian itu dilakukan Gibran melalui dirinya yang sekaligus juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Solo.

Pilihan Editor: Gibran Bosan Ditanya Soal Pengembalian KTA PDIP, Siapa yang Bisa Mendapatkannya?

Berita terkait

Acara HUT ke-44 Dekranas Ditutup, Total Transaksi Mencapai Rp 4,3 Miliar

4 jam lalu

Acara HUT ke-44 Dekranas Ditutup, Total Transaksi Mencapai Rp 4,3 Miliar

Ajang Dekranas Expo 2024 sebagai rangkaian dari HUT Dekranas ke-44 dihadiri sekitar 13.000 pengunjung dengan nilai transaksi mencapai Rp 4,3 miliar

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

5 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

5 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

6 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

7 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

8 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

8 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

8 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

9 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

10 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya