Jokowi Klaim Diam-diam Bentuk Tim Proyek IKN sejak 2014

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Amirullah

Kamis, 2 November 2023 13:44 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberikan sambutan di acara groundbreaking proyek Superblok Pakuwon Nusantara pada Rabu, 1 November 2023. Sumber: YouTube Pakuwon Jati

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dirinya secara diam-diam membentuk tim sejak sembilan tahun lalu atau tepatnya pada 2014, untuk meninjau ulang gagasan-gagasan memindahkan ibu kota. Setelah 6 tahun mengkaji dan mengkalkulasi, pemerintah kemudian memutuskan untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Jokowi menyebut lagi gagasan-gagasan untuk memindahkan ibu kota juga pernah muncul sejak Presiden Sukarno dan Soeharto. Ia mengatakan Indonesia perlu memindahkan ibu kota karena alasan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur.

“Kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan dan akhirnya terakhir kita putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara,” kata Jokowi saat meresmikan pembangunan kompleks kantor Bank Indonesia di IKN pada Kamis, 2 November 2023.

Jokowi melakukan groundbreaking 10 proyek di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada pekan ini. Peletakan batu pertama sejumlah proyek di IKN sudah dimulai sejak September. Rencananya akan ada peresmian pembangunan lagi di ibu kota baru pada Desember.

Kemarin Jokowi melakukan peletakan batu pertama di Bandara VVIP di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Presiden juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan RS Mayapada, Gedung Pakuwon Nusantara, Jakarta International School (JIS), RS Hermina, SDN 020 Sepaku.

Advertising
Advertising

Hari ini Jokowi meresmikan pembangunan kompleks perkantoran Bank Indonesia dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di IKN.

Perkiraan nilai investasi dari groundbreaking pekan ini sebesar Rp 12,5 triliun. Sejauh ini proyek yang sudah diresmikan di IKN senilai Rp 23 triliun. Pemerintah memproyeksikan, investasi yang akan masuk sampai Desember sebesar Rp 45 triliun.

Sementara itu, ekonom dan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan IKN merupakan warisan paling bermasalah dari Jokowi. Masalah tersebut bahkan dimulai dari awal gagasan yang digulirkan hingga sekarang pembangunannya tengah dikebut.

Menurut Yusuf, masalah terbesar IKN adalah karena proyek ini diputuskan dan direncanakan dengan sangat tidak demokratis. Gagasan IKN baru diperkenalkan oleh Jokowi pada 2019, tanpa konsultasi publik, kemudian langsung diputuskan menjadi program utama pemerintah.

“Akan menyulitkan siapapun presiden mendatang yang akan terpilih,” ujar Yusuf saat dihubungi pada Senin, 30 Oktober 2023. Saat ini ada tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendaftar untuk Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

DANIEL A. FAJRI | KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Mantan Kabais TNI dan Dua Purnawirawan Jenderal Bintang Tiga Gabung TPN Ganjar-Mahfud

Berita terkait

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

10 menit lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

15 menit lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

16 menit lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

26 menit lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

38 menit lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

56 menit lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Seputar Jokowi Terima David Hurley di Istana Bogor: Dari Tanam Pohon hingga Jadi Sopir

2 jam lalu

Seputar Jokowi Terima David Hurley di Istana Bogor: Dari Tanam Pohon hingga Jadi Sopir

Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Bogor untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negar

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

3 jam lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya

Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

4 jam lalu

Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Pengusaha Malaysia merasa kehilangan 9 mobil mewahnya yang ditahan Bea Cukai di Gudang Soewarna, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

4 jam lalu

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.

Baca Selengkapnya