Hasto Sebut PDIP Tengah Sedih dan Luka Hati karena Ditinggal Jokowi

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 29 Oktober 2023 12:53 WIB

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023. Hasto mengatakan PDIP akan mengumumkan Calon Wakil Presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Rabu, 18 Oktober 2023 pada pukul 10.00 WIB di DPP PDIP. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya sedang sedih dan luka hati yang perih karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai telah meninggalkan partai. Menurut Hasto, PDIP selama ini telah mencintai dan memberikan keistimewaan kepada Jokowi.

“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Ahad, 29 Oktober 2023.

Menurut Hasto, presiden Jokowi meninggalkan PDIP karena dianggap masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Hasto tidak menyebut permintaan lain itu penjelasannya seperti apa.

“Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” kata Hasto.

Menurutnya, seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP belum selesai rasa lelah setelah mendukung Jokowi dari pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden selama dua periode. Dukungan itu, kata Hasto, wujud rasa sayang PDIP.

Advertising
Advertising

“Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi, para ahli hukum tata negara, tokoh prodemokrasi, dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” kata dia.

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka selaku putra presiden Jokowi, menurut Hasto adalah pembangkangan politik, konstitusi, dan kepada rakyat Indonesia. Menurutnya, hal itu dilakukan dengan merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.

“Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” kata Hasto.

Seperi diketahui Gibran kini telah resmi diusung Koalisi Indonesia Maju sebagai bakal calon wakil presiden untuk Prabowo. Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan PSI.

Saat diusung oleh koalisi itu, Gibran masih berstatus sebagai kader PDIP. Adapun soal statusnya di partai, Gibran berkelit dengan hanya mengatakan telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan Gibran Rakabuming Raka hanya pamit dari partai untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Partai, kata dia, fokus pada pemenangan pemilihan umum 2024.

“Kami sudah tidak ada agenda pembahasan pemecatan,” kata Olly kepada Tempo saat ditemui di Hotel Borobudur, Sabtu malam, 29 Oktober 2023.

Dalam kasus eks Politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko, yang terang-terangan mendukung Prabowo Subianto, Olly mengatakan saat itu masih ada waktu untuk menggelar sidang mahkamah untuk memecat mantan akvitis Partai Rakyat Demokratik itu. Sedangkan, masalah Gibran Rakabuming terjadi ketika menjelang pemilihan umum, sehingga menurut Olly sudah tidak ada waktu untuk menggelar sidang mahkamah.

Menurut Olly, mekanisme dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di PDIP seseorang memang harus dipecat karena membangkang aturan, salah satunya melalui sidang mahkamah partai. Kasus Gibran Rakabuming, kata Olly, belum dilakukan sidang mahkamah.

“Yang kita pikirkan konsolidasi pemenangan, makanya belum ada rapat-rapat di luar agenda pemenangan (Ganjar-Mahfud),” kata dia.

Ketika ditanya apakah ada ketakutan bagi PDIP bahwa pemecatan Gibran Rakabuming akan menjadi bumerang yang menjatuhkan elektabilitas, Gubernur Sulawesi Utara itu tidak tegas menjawab. PDIP, kata dia, fokus pada pemenangan Ganjar-Mahfud.

Menurut Olly, kasus Gibran sudah jelas membangkang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Oleh karena itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga tidak ada instruksi untuk memecat putra presiden Joko Widodo itu karena dinilai sudah diatur dalam aturan partai.

“Ibu (Megawati) tidak menanggapi tentang Mas Gibran,” kata Olly. “Ibu (Megawati) hanya mengarahkan apa yang harus dilakukan sesuai pengalaman ibu waktu PDIP terinjak segala macam.”

Pilihan Editor: Menhan Prabowo ke Banyumas, Siswa SD Teriak Nama Gibran

Berita terkait

Jubir Pastikan Prabowo dan Megawati Bertemu sebelum Pelantikan Presiden

8 jam lalu

Jubir Pastikan Prabowo dan Megawati Bertemu sebelum Pelantikan Presiden

Jubir mengatakan Prabowo dan Megawati akan berdiskusi mengenai berbagai agenda ke depan seputar pembangunan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Demi Cucu Sukarno, Sri Rahayu Teken Surat Mundur sebagai Caleg Terpilih PDIP

9 jam lalu

Demi Cucu Sukarno, Sri Rahayu Teken Surat Mundur sebagai Caleg Terpilih PDIP

Caleg terpilih PDIP di Dapil Jawa Timur VI, Sri Rahayu, ditengarai telah meneken surat pengunduran diri. Dua politikus PDIP menyebut bahwa Rahayu mundur agar cucu mantan presiden Sukarno, Hendra Rahtomo, bisa lulus menjadi anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Prabowo Saksikan Sailing Pass 55 Kapal Perang TNI AL

11 jam lalu

Jokowi dan Prabowo Saksikan Sailing Pass 55 Kapal Perang TNI AL

Jokowi dan Prabowo dengan penuh perhatian menyimak pameran tersebut dari geladak KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW - 992).

Baca Selengkapnya

PDIP Sudah Ganti 7 Caleg Terpilih, Ada yang Mengundurkan Diri hingga Dipecat

11 jam lalu

PDIP Sudah Ganti 7 Caleg Terpilih, Ada yang Mengundurkan Diri hingga Dipecat

KPU mengaminkan penggantian caleg PDIP melalui empat kali perubahan keputusan, sejak penetapan pertama.

Baca Selengkapnya

KSAL Ungkap Pesan Jokowi agar Utamakan Pembuatan Kapal Dalam Negeri

13 jam lalu

KSAL Ungkap Pesan Jokowi agar Utamakan Pembuatan Kapal Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista), khususnya armada kapal selam, di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Anugerahkan Samkaryanugraha ke Satuan KRI Nanggala-402 yang Tenggelam

14 jam lalu

Jokowi Anugerahkan Samkaryanugraha ke Satuan KRI Nanggala-402 yang Tenggelam

Presiden Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Samkaryanugraha kepada KRI Nanggala-402 yang tenggelam pada 21 April 2021.

Baca Selengkapnya

Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK

15 jam lalu

Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK

Kemenpan RB bersama KPK melakukan MoU sebagai upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan lebih kredibel, serta berdampak.

Baca Selengkapnya

KSAL Ungkap Pertimbangan Sematkan Jokowi Brevet Hiu Kencana

16 jam lalu

KSAL Ungkap Pertimbangan Sematkan Jokowi Brevet Hiu Kencana

Presiden Jokowi dianggap sudah banyak sekali membantu TNI, khususnya Angkatan Laut dan satuan kapal selam.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

16 jam lalu

Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

Presiden Jokowi menekankan bahwa keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara telah mengikuti aturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya

Momen Jokowi dan Prabowo Saksikan Parade Alutsista TNI AL di Teluk Jakarta

18 jam lalu

Momen Jokowi dan Prabowo Saksikan Parade Alutsista TNI AL di Teluk Jakarta

Presiden Jokowi menyaksikan parade alutsista dari geladak KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW - 992).

Baca Selengkapnya