Ditanya Soal Pengembalian KTA PDIP, Gibran Rakabuming: Kok Nanya Itu Terus

Reporter

Septia Ryanthie

Editor

Febriyan

Sabtu, 28 Oktober 2023 13:57 WIB

Gibran Rakabuming Raka melihat proses produksi tembaga di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (28/10/2023). ANTARA/Aris Wasita

TEMPO.CO, Boyolali - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tampak bosan ditanya soal pengembalian kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) miliknya. Dia pun menyatakan akan mengatur waktu bertemu dengan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo.

"Kok takone yo kui terus. Sesok aku mlebu kantor mbok takoni kui meneh? (Kok ditanyakan terus? Besok saya masuk kantor ditanyain lagi?" kata Gibran saat ditemui seusai mengunjungi sanggar kesenian Padepokan Turonggo Seto di Dukuh Salam, Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu, 28 Oktober 2023.

Gibran mengaku telah mendapatkan pesan dari Rudy, sapaan FX Hadi Rudyatmo, soal pengembalian KTA tersebut. Dia pun menyatakan akan mengatur waktu bertemu dengan Rudy.

"Nanti kami atur, ya. Lha ngopo to memang (memangnya ada apa?)" ucap Gibran.

Saat dimintai kepastian kapan akan diadakan pertemuan dengan Rudy tersebut, putra sulung Presiden Jokowi itu menjawab nanti diagendakan.

"Nanti, nanti," jawabnya.

Rudy minta Gibran kembalikan KTA dan buat surat pengunduran diri

Advertising
Advertising

Rudy saat ditemui terpisah di kediamannya di Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, mengatakan akan menulis surat permohonan kepada Gibran agar mengembalikan KTA PDIP. Dia juga menyatakan akan meminta calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto itu membuat surat pengunduran diri sebagai kader PDIP.

"Saya nanti akan menulis surat yang akan saya serahkan kepada Mas Wali (Gibran Rakabuming). Mau ditanggapi ya bersyukur, tidak (ditanggapi) ya sudah," kata Rudy, Jumat kemarin, 27 Oktober 2023.

Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan dirinya tak ingin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maupun Presiden Jokowi dinilai bermain dua kaki. Rudy juga menyampaikan telah menemui Megawati di Jakarta pada Kamis, 26 Oktober 2023.

Dia menyatakan bertemu Megawati karena telah memberikan pernyataan di media massa menanggapi tudingan Ketua Umum PDIP itu bermain dua kaki. Padahal, menurut dia, Megawati sudah menginstruksikan agar semua kader tidak perlu mengeluarkan pernyataan apapun selain fokus ke pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Saat bertemu dengan Mbak Mega saya dengan hati menangis di sana saya menangis betul. Pertemuan (dengan Megawati) pukul 15.30 WIB sampai 17.30 WIB kalau tidak salah," ungkap dia.

Gibran Rakabuming Raka merupakan kader PDIP yang didapuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Padahal partai berlambang banteng moncong putih itu telah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

2 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

3 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

4 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

6 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

8 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

16 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

17 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

18 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

19 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

20 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya