FX Rudy Minta Gibran Mundur dan Kembalikan KTA ke DPC PDIP Solo

Reporter

Septia Ryanthie

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 25 Oktober 2023 18:20 WIB

Kepsen:Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari PDIP dan mengembalikan KTA ke DPC Kota Solo, saat ditemui wartawan di Pucang Sawit, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 25 Oktober 2023.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPC PDI Perjuangan atau PDIP FX Hadi Rudyatmo akhirnya buka suara kaitannya dengan pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (wapres) Prabowo Subianto yang merupakan bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Rudy, sapaan akrab FX Hadi Rudyatmo, meminta Gibran segera mengajukan pengunduran diri dari PDIP dan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) kepada DPC PDIP Kota Solo.

Hal itu disampaikan Rudy ketika ditemui wartawan di kediamannya di Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 25 Oktober 2023.

"Saya selaku ketua DPC (PDIP Kota Solo) pertama-tama tentunya mengucapkan selamat kepada Mas Gibran yang sudah bisa mendaftarkan diri sebagai cawapres. Doa sudah pasti positif, selamat dan sukses," ujar Rudy.

Dengan Gibran yang sudah mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres Prabowo pada Rabu siang tadi, Rudy berharap jangan sampai kemudian ada penilaian bahwa Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri berdiri di "dua kaki" lantaran tidak memecat Gibran dari PDIP.

Advertising
Advertising

Sehingga ia berharap Gibran segera mengembalikan KTA kepada DPC PDIP Kota Solo. Dengan kata lain, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mundur dari PDIP.

"Saya pesan dengan hormat dan santun, agar disampaikan kepada Mas Gibran agar jangan ada penilaian bahwa Ketua Umum ini berada di dua kaki. Dulu Mas Gibran sudah diberi kesempatan, dibumikan menjadi wali kota dan itu bagian dari persyaratan dari putusan MK (Mahkamah Konstitusi) sehingga Mas Gibran bisa mendaftarkan diri sebagai cawapres. Untuk itu saya harapkan dengan hormat, Mas Gibran mengembalikan KTA kepada DPC," tuturnya.

Rudy mengakui sebenarnya Megawati sudah memberikan instruksi kepada semua kader agar tidak memberikan komentar-komentar lain selain fokus pada tugas pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres dan cawapres dari PDIP bersama sejumlah partai politik yang berkoalisi dengan PDIP. Namun ia tidak ingin ada penilaian bahwa Ketua Umum berdiri di dua kaki, menyusul Gibran yang notabene merupakan kader PDIP. Jika seandainya ia bakal dikenai sanksi karena nekat berkomentar, Rudy mengaku siap.

"Lebih baik Mas Gibran datang tampak muka, pergi tampak punggung. Itu pesan saya," ucap dia.

SEPTHIA RYANTHIE

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

5 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

7 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

9 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

9 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

9 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

11 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

11 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

12 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

13 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

15 jam lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya