Anies Baswedan - Muhaimin Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RSPAD, KPU: Jumlah Tim Total 69 Orang

Reporter

Ihsan Reliubun

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 21 Oktober 2023 16:45 WIB

Bakal Calon Presiden Republik Indonesia dan bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Anies Baswedan (kedua dari kiri) dan Muhaimin Iskandar berpose di depan awak media menggunakan baju khusus bersiap untuk menjalani pemeriksaan kesehatan (medical check up) di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Sabtu, 21 Oktober 2023. Pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto. Pemeriksaan kesehatan ini sebagai salah satu syarat bagi bakal capres - cawapres. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum atau KPU Idham Holik, mengatakan tim pemeriksa kesehatan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024 merupakan tim dengan keahlian profesional dan berintegritas.

"Tim dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan adalah para dokter spesialis dan tergabung dalam kolokium yang profesional dan berintegritas karena terikat dengan kode etik kedokteran," kata Idham, saat dihubungi Tempo di pesan WhatsApp, Sabtu, 21 Oktober 2023.

Tim yang kini memeriksa pasangan capres-cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar itu berjumlah 69 orang. Mereka terdiri dari enam tim. Tim pengarah, medikolegal, pelaksana, pemeriksa, dan tim pendukung. "Sebanyak 69 orang termasuk personalia pelayanan pemeriksaan," ujar Idham.

Menurut Idham, proses pemeriksaan kesehatan itu berjalan lancar. Anies-Cak Imin, kata dia, akan menjalani pengecekan kesehatan hingga pukul 17.10 WIB. Idham menyatakan pasangan Anies-Cak Imin itu mendatangi RSPAD Gatot Soebroto jam 07.00 WIB. "Tepat waktu dan sesuai jadwal," ujarnya.

Pemeriksaan itu meliputi tes kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Tes ini salah satu syarat bagi capres-cawapres setelah mendaftar di KPU. Menurut Idham, sesudah itu tim KPU akan memverifikasi administrasi, seperti legalitas administrasi persyaratan bakal capres-cawapres yang sebelumnya diserahkan ke KPU saat pendaftaran.

Advertising
Advertising

KPU akan menguji semua data yang diajukan pendaftar sah sesuai Pasal 13-21 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. "Nanti tim verifikator tersebut akan memberikan status memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat," ujar Idham, Jumat, 20 Oktober 2023.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi pasangan capres-cawapres setelah diusung Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Tiga partai politik itu tergabung dalam Koalisi Perubahan.

Pilihan Editor: Capres Berebut Cawapres dari NU, Dosen Sosiologi Universitas Negeri Malang Sebut Penyebabnya

Berita terkait

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

5 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

23 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

3 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

3 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya