Jadi Bacawapres Koalisi PDIP, Mahfud MD Pastikan Tugasnya Sebagai Menteri Tak Terbengkalai

Reporter

Tika Ayu

Sabtu, 21 Oktober 2023 08:30 WIB

Bakal calon wakil presiden Mahfud Md. berangkat dari rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kuningan, Jakarta Selatan ke Tugu Proklamasi sebelum mendaftar bersama kandidat presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo ke Komisi Pemilihan Umum, Kamis, 19 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan pekerjaannya di Kementerian tidak akan terbengkalai setelah menjadi bacawapres PDIP. Pada Kamis, 19 Oktober 2023, pasangan Ganjar Pranowo- Mahfud MD mendaftar sebagai calon presiden-calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Untuk para menteri itu aturannya itu hanya cuti di saat kampanye," kata dia saat ditemui di Tamab Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Oktober 2023.

Ia mengatakan saat ini masih aktif bekerja ke Kantor Menkopohukam. Mahfud menyebut dalam sepekan hanya mendapat izin satu hati untuk melakukan kampanye. "Dalam 9 minggu berarti cuma 9 hari. Masih tetap seperti biasa," katanya.

Menurut Mahfud, tidak ada masalah dengan yang dijalaninya saat ini. Beberapa menteri, kata dia, juga mengajukan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Nggak akan terbengkalai. Kenapa? Kan aturannya begitu. Yang penting ikuti aturan dulu," kata dia.

Advertising
Advertising

Pesan ASN jaga netralitas

Mahfud mengimbau seluruh pejabat dan pegawai di Menkopohukam tidak terlibat politik praktis dan menjaga netralitas.

"Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah," katanya memberi arahan dalam apel pagi, Jumat, 20 Oktober 2023.

Ia juga mengimbau pegawai dan pejabat juga tidak memberikan dukungan politik kepada kandidat paslon manapun. Ia ingin kantor Menko Polhukam tidak ada aktivitas politik praktis sama sekali.

"Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung Menko Polhukam atau menolak Menko Polhukam, itu soal lain. Urusan Cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam. Oleh sebab itu, tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu diteruskan. Harus netral," kata dia.

Mahfud menegaskan urusan cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusannya sebagai Menko Polhukam. Ia ingin bagaimana pemilu 2024 ini berjalan dengan netral.

"Ini saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah, agar pemilu berjalan netral," ucapnya.

Pilihan Editor: Mahfud MD Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Jelang Pemeriksaan Kesehatan: Biasa Aja, Wong Saya Sehat

Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

3 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

11 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya