Meski Kritik Putusan MK, PBB Tetap Siap Dukung Prabowo Andai Berpasangan dengan Gibran

Rabu, 18 Oktober 2023 15:25 WIB

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra saat menghadiri perayaan ulang tahun Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara, Jakarta, Selasa, 17 oktober 2023. Prabowo Subianto menggelar perayaan ulang tahunnya yang ke-72 itu dihadiri oleh tokoh-tokoh dari partai Koalisi Indonesia Maju, tokoh nasional dan sejumlah pejabat. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Bulan Bintang atau PBB siap mendukung bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto, jika akan berpasangan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Kans Gibran mendampingi Prabowo terbuka usai Putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan warga negara di bawah 40 tahun mencalonkan diri asal punya pengalaman menjadi kepala daerah.

Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor atau Ferry, mengatakan jika Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra tdak terpilih sebagai bakal cawapres Prabowo, pihaknya siap mengutus Gibran. "Yang jelas kami bersama Pak Prabowo," kata Ferry kepada Tempo, Rabu, 18 Oktober 2023.

Ferry mengatakan, Putusan MK bersifat debatable atau dapat diperdebatkan. Meski mengkritik Putusan MK, Ferry menyebut Yusril mengatakan bahwa putusan itu sudah mengikat. "Artinya Gibran bisa maju," kata Ferry.

PBB, kata Ferry, akan mendukung sepenuhnya keputusan Prabowo mengambil siapa pun sebagai bakal cawapres. "Termasuk juga mengambil mas gibran untuk menjadi calon wakil presiden," kata Ferry.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, mengakui Putusan MK kemarin memang problematik. Yusril berharap Gibran tidak mengambil kesempatan untuk menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto.

Yusril kemudian mengklarifikasi meski mengkritik Putusan MK mengandung cacat hukum yang serius, pihaknya tetap berkomitmen mendukung Prabowo. “Komitmen PBB terhadap Pak Prabowo Subianto adalah komitmen yang teguh,” kata Yusril, Selasa, 17 Oktober 2023.

Sejauh ini, sejumlah nama sudah disebut sebagai kandidat cawapres pendamping Prabowo. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Nama Gibran Rakabuming Raka disodorkan oleh PBB untuk menjadi bacawapres pendamping Prabowo. Afriansyah Noor menyatakan partainya mengajukan dua nama. Selain Gibran, mereka juga mengusulkan nama Yusril Ihza Mahendra.

Sementara nama Menteri BUMN Erick Thohir disodorkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). PAN sebelumnya juga sempat menyodorkan nama Erick ke PDIP untuk menjadi pendamping bakal calon presiden dari Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju.

Sementara nama Khofifah Indar Parawansa sudah sejak beberapa waktu lalu menjadi rebutan Koalisi Indonesia Maju dan PDIP. Khofifah dianggap sebagai cawapres potensial karena merepresentasikan suara Nahdlatul Ulama dan Jawa Timur yang memiliki jumlah pemilih terbanyak kedua pada Pemilu 2024.

Pilihan Editor: Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Gibran Ucapkan Selamat: Cocok Sekali

Berita terkait

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

28 menit lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

44 menit lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

54 menit lalu

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

PBB menyebut dermaga terapung yang baru saja selesai dibangun di Gaza untuk pengiriman bantuan dinilai kurang layak dibandingkan jalur darat

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

56 menit lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

1 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya

Daftar Negara yang Mendukung Palestina, Ada Indonesia

2 jam lalu

Daftar Negara yang Mendukung Palestina, Ada Indonesia

Mulai dari Indonesia hingga Afrika Selatan, berikut ini adalah negara yang mendukung Palestina melawan agresi Israel

Baca Selengkapnya

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

4 jam lalu

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

PM Lawrence Wong pada Kamis mulai bekerja, sehari setelah dilantik sebagai perdana menteri keempat Singapura.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

5 jam lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Relawan Kami Gibran Tunggu Arahan soal Dukungan untuk Pilkada 2024

9 jam lalu

Relawan Kami Gibran Tunggu Arahan soal Dukungan untuk Pilkada 2024

Relawan Kawan Militan (Kami) Gibran meresmikan kantor dewan perwakilan daerah (DPD) Solo Raya, Jawa Tengah, Kamis, 16 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

18 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya