KPU Sebut Bacawapres Mahfud MD Tak Perlu Mundur dari Kabinet, Asal Kantongi Surat Izin Presiden

Reporter

Tika Ayu

Rabu, 18 Oktober 2023 13:34 WIB

Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan konferensi pers terkait pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Ruang Konferensi Pers KPU RI, Jakarta, Senin, 16 Oktober 2023. Sementara itu, KPU juga menjadwalkan jam pendaftaran pasangan calon Capres-Cawapres mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Mahfud MD telah ditetapkan menjadi bacawapres Ganjar Pranowo.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asya'ri mengatakan Mahfud tidak perlu mengundurkan diri sebagai jabatan menteri. Hasyim menyebut Mahfud cukup dengan melengkapi surat izin dari Presiden.

"Semula di UU Pemilu menteri atau penjabat setingkat menteri kalau mau mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden dan wakil presiden harus mengundurkan diri. Kini cukup melengkapi surat izin dari Presiden," kata Hasyim saat ditemui di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Oktober 2023.

Hasyim mejelaskan ketentuan ini merupakan perubahan setelah adanya putusan MK. Surat izin itu serupa dengan surat izin kepala daerah.

"Surat izinnya kepada Presiden, sebagaimana kepala daerah. Maka kemudian kalau didaftarkan harus sudah ada surat izin dari Presiden," kata Hasyim.

Advertising
Advertising

Namun Hasyim mengatakan ketika mendaftarkan diri sebagai bacapres atau bacawapres belum mendapatkan surat izin dari Presiden. Kandidat tersebut bisa melengkapi dengan surat pengajuan permohonan izin ke Presiden.

"Sekiranya belum ada surat izinnya, setidaknya sudah ada surat pengajuan permohonan izin kepada Presiden," kata dia.

Hasyim mengatakan keberadaan surat permohonan izin kepada Presiden tersebut sebagai alternatif atau hanya sementara. Surat ini untuk menunjukan iktikad baik bahwa kandidat bacapres atau bacawapres bersangkutan mengajukan izin.

"Misalnya Kepala Daerah mengajukan izin kepada Presiden, menteri mengajukan izin kepada Presiden. Yang penting sudah ada surat pengajuan permohonan izin dari Presiden," katanya.

Adapun tenggat waktu adanya surat izin dari Presiden mesti sudah ada sebelum keluar hasil Daftar Calon Tetap Bacapres dan Bacawapres.

"Nanti sebelum penetapan calon harus sudah ada surat izinnya," katanya.

Hari ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mendeklarasikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md sebagai cawapres Ganjar Pranowo.

"Calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo adalah Bapak Prof. Dr. Mahfud MD," kata Megawati dalam kegiatan deklarasi tersebut.

Menurut Megawati, Mahfud Md adalah sosok yang tidak asing karena pernah menjadi anggota Dewan Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Menurut Megawati dia mengetahui jalan berpikir Mahfud Md.

Selain itu, Megawati menilai Mahfud Md adalah sosok intelektual yang mumpuni dalam masalah hukum. Megawati juga menilai Mahfud sosok berpengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. “Dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik,” kata Megawati.

Pilihan Editor: Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Gibran Ucapkan Selamat: Cocok Sekali

Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

4 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

5 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

12 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 hari lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya