KPU Akan Memilih Petugas KPPS Berusia Maksimal 50 Tahun

Kamis, 12 Oktober 2023 19:25 WIB

Ketua KPU Hasyim Asyari membetikan keterangan saat penyerahan buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022 di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023. Hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan mitigasi kematian petugas KPPS menjadi perhatian KPU. Petugas KPPS berusia maksimal 50 tahun. Dalam riset sejumlah lembaga, kematian petugas pada Pemilu 2019 itu dipengaruhi penyakit bawaan dan faktor usia.

Temuan Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan tenaga ahli Universitas Gadjah Mada, kebanyakan petugas yang meninggal berusia di atas 50 tahun. "Yang meninggal ini komorbit atau memiliki penyakit bawaan," kata Hasyim di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Oktober 2023.

Di peringkat teratas, penyebab kematian karena penyakit serangan jantung, darah tinggi, dan diabetes. Hasyim menjelaskan temuan itu menjadi bahan evaluasi KPU. Hasil percobaan dari evaluasi itu diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020.

Hasyim mengatakan pencegahan itu dilakukan KPU pada Pilkada 2020. Bagi petugas KPPS yang belum memenuhi syarat kesehatan, KPU melalui pemerintah daerah menyediakan layanan medis kepada penyelengara ad hoc. "Untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat," ujar dia.

Selain penyedian layanan kesehatan, KPU juga mengajak keterlibatan petugas KPPS berusia maksimal 50 tahun. Saat itu, menurut dia, masih ada masyarakat mau terlibat sebagai penyelenggara Pilkada 2020.

Advertising
Advertising

Hasyim mengatakan strategi Pilkada 2020 itu akan kembali diberlakukan di Pemilu 2024, yaitu meminta pemerintah daerah melayani pemeriksaan kesehatan kepada para penyelengara. "Supaya teman-teman petugas dipastikan dalam keadaan sehat," ujarnya.

Dia menyatakan, memastikan pelayanan kesehatan itu terpenuhi sudah tercantum Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Perintah presiden itu harus dijalankan oleh menteri dan kepala daerah.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri supaya Inpres itu dijalankan kepala daerah secara maksimal," ucap Hasyim. Menurut dia, dalam Inpres itu juga diatur soal jaminan sosial. Salah satu pekerjaan yang harus menerima jaminan sosial itu penyelenggara pemilu.

Pilihan Editor: Prabowo Terima Usul Gibran jadi Cawapresnya, Tunggu Putusan MK

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

15 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

19 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

21 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

1 hari lalu

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

1 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, Ini Reaksi Ketua KPU Hasyim Asy'ari

1 hari lalu

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, Ini Reaksi Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Ketua KPU menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang punya otoritas dan kemampuan mengamankan data.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

1 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya