TEMPO.CO, Jakarta - Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 atau yang kerap disebut AHLF 2023 (The ASEAN High Level Forum on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025) menghasilkan 10 poin kesepakatan yang disebut sebagai Rekomendasi Makassar. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan rekomendasi tersebut akan melengkapi kerangka kerja ASEAN sudah ada saat ini.

"Namun saya ingin menggarisbawahi bahwa kerangka kerja ASEAN ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah alat, dan kuncinya adalah implementasi, agar kita bisa menjalankannya," ujar Risma saat penutupan acara tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 11 Oktober 2023.

10 poin rekomendasi itu adalah:

1. Mempercepat implementasi ASEAN Enabling Masterplan 2025: Pengarusutamaan Hak Penyandang Disabilitas di ASEAN, pada tiga pilar Komunitas ASEAN: Komunitas Sosial Budaya ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. Ketiga pilar tersebut harus bekerja sama dan berinvestasi dalam kerja sama yang berkelanjutan untuk memajukan hak-hak penyandang disabilitas;

2. Mendukung lebih lanjut tinjauan nasional dan laporan kemajuan penerapan ASEAN Enabling Masterplan dan menyertakan partisipasi penyandang disabilitas dalam mekanisme pemantauan dan evaluasi, sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

3. Memastikan pembangunan inklusif disabilitas sebagai bagian mendasar dari Visi Komunitas ASEAN 2045 dan melanjutkan kepemimpinan ASEAN dalam mendorong pembangunan inklusif disabilitas di kawasan ini dan sekitarnya, termasuk melalui implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP);

4. Mendorong Mitra Wicara ASEAN untuk mengarusutamakan pemberdayaan dan hak-hak penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan ASEAN, termasuk dalam menyediakan infrastruktur inklusif disabilitas dan mendukung lingkungan fisik serta pengembangan kapasitas untuk mendukung kontribusi para pemangku kepentingan kunci;

5. Memberikan kebijakan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang lebih inovatif untuk memberdayakan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam program dan mekanisme nasional dan regional, berdasarkan perspektif berbasis hak dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai partisipasi yang bermakna;

Selanjutnya, rekomendasi ke-6 hingga ke-10

<!--more-->

6. Meningkatkan upaya bersama untuk memastikan partisipasi dan akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam layanan publik dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik di semua sektor pembangunan dan menghilangkan hambatan stigma dan diskriminasi seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan;

7. Memperkuat upaya untuk menyediakan data disabilitas yang lebih baik dan inklusif untuk mendukung tolok ukur dan pemantauan kemajuan aksi nasional dan regional mengenai pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;

8. Memperkuat akses terhadap teknologi pendukung berdasarkan kebutuhan yang sesuai untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan inklusif, intervensi kesehatan, lapangan kerja dan kewirausahaan, serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas lainnya;

9. Memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penyandang disabilitas dan hak-hak
mereka, serta melawan persepsi negatif, dan mendorong rasa saling menghormati dan memahami, sebagai aspek penting bagi komunitas ASEAN yang inklusif;

10. Mendorong sektor usaha untuk berkomitmen dalam mempromosikan dan menerapkan model bisnis dan rantai nilai yang inklusif disabilitas, dan mendukung akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas terhadap pekerjaan, termasuk sebagai wirausaha.

Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai penyelenggara mengapresiasi antusiasme negara-negara yang hadir untuk mewujudkan masyarakat inklusif demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas.

"Saya bangga dengan semangat dan energi di ruangan ini yang membawa kita bersama-sama memastikan gerakan pembangunan inklusif disabilitas ASEAN, dari negara-negara anggota ASEAN, mitra ASEAN, serta organisasi dari dan untuk penyandang disabilitas," ujar Risma.

KPDI apresiasai langkah Indonesia mewujudkan masyarakat inklusif

Dalam forum internasional tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (KPDI), Norman Yulian mengatakan, disabilitas tertinggal antara lain karena infrastruktur yang tak memadai. Oleh karena itu, forum ini menandai komitmen bersama untuk membangun infrastruktur yang lebih inklusif bagi disabilitas.

“Pemerintah Indonesia kami rasakan sangat serius mewujudkan Indonesia yang inklusif. Dilibatkannya organisasi disabilitas dalam forum ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mau mendengar aspirasi penyandang disabilitas dan kemudian bersama-sama berbicara tentang Indonesia yang ramah disabilitas," lanjut Norman.

Norman berharap, selain pemerintah yang telah berupaya mewujudkan Indonesia yang inklusif, sektor lain termasuk dunia kerja juga bersama-sama mewujudkan Indonesia yang inklusif. Bentuknya antara lain memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja, berkarya dan mengakutualisasikan diri.

AHLF 2023 ini diikuti oleh perwakilan dari 13 negara. Selain 9 negara anggota ASEAN, ada juga satu negara observer yaitu Timor Leste dan 3 negara mitra: Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Meskipun forum ini telah ditutup, Menteri Sosial Tri Rismaharini masih akan menjamu para anggota delegasi pada Kamis besok, 12 Oktober 2023. Mereka diantaranya akan dibawa untuk melihat pameran hasil produksi para penyandang disabilitas Indonesia di Sentra Wirajaya, Makassar.