TEMPO.CO, Makassar - Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan pentingnya pendataan dalam menciptakan masyarakat yang inklusif bagi para penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Risma dalam panel diskusi kedua acara The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 (Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025) di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 11 Oktober 2023.

Risma mengatakan pemerintah bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan pendataan. Menurut dia, hal itu penting untuk memastikan pemerintah bisa memberikan bantuan kebutuhan penyandang disabilitas secara tepat.

"Data itu penting, tapi tidak mudah untuk mengambil datanya. Jadi, perlu kerja sama dengan masyarakat untuk mendapatkan datanya," ujar Risma.

Data untuk penuhi kebutuhan penyandang disabilitas

Dengan data yang akurat, menurut Risma, pemerintah pusat dapat mengetahui bagaimana kondisi penyandang disabilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka secara spesifik.

Mantan Wali Kota Surabaya tersebut menyatakan Kementerian Sosial sendiri saat ini telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi sejak 2022. Dengan data itu, pihaknya dapat memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan makanan gratis bagi penyandang disabilitas yang tinggal sendiri dan tidak berkeluarga.

Selain itu, Risma menyatakan pihaknya juga telah meluncurkan berbagai program yang tepat sasaran untuk membantu para penyandang disabilitas seperti memberikan pelatihan kewirausahawanan dan memberikan bantuan sosial.

Penyandang disabilitas yang menjadi wirausahawan, menurut Risma, bahkan masuk dalam program PENA (Pahlawan Ekonomi Nasional). Tak hanya mendapatkan pelatihan untuk membuat produk yang dapat dijual, para penyandang disabilitas ini juga mendapatkan pelatihan untuk memasarkan produk mereka.

Menteri Sosial mengakui anggaran yang dibutuhkan untuk membantu para penyandang disabilitas ini tak sedikit, bahkan lebih besar dari bantuan bagi masyarakat lain pada umumnya. Akan tetapi, dia menilai hal itu sangat penting untuk menjadikan para penyandang disabilitas mandiri.

"Yang terpenting adalah memberikan motivasi, menjadikan mereka lebih percaya diri dan menjadikan kehidupan mereka lebih baik," ujar dia.

Selanjutnya, Indonesia lindungi penyandang disabilitas sejak lahir

<!--more-->

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, yang juga hadir dalam diskusi tersebut menyatakan pemerintah Indonesia menjamin perlindungan terhadap para penyandang disabilitas sejak lahir.

Menurut dia, hal itu merupakan bentuk keseriusan pemerintah yang ingin menyetarakan para penyandang disabilitas dalam pembangunan manusia.

"Pemerintah menempatkan dalam siklus besar pembangunan manusia itu disabilitas menjadi salah satu core," kata Nunung.

Bentuk konkret dari perlindungan tersebut, menurut Nunung adalah dengan penyediaan penanganan medis sejak dini dan juga sekolah-sekolah khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas.

"Pendidikan khusus menempatkan dan memberikan sistem kurikulum, yang tentunya berbeda pada saudara kita yang mengalami, disabilitas mental," ujarnya.

Selain itu, Nunung juga menyatakan pemerintah memberikan akses permodalan kepada para penyandang disabilitas melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kementerian Sosial.

"Itu ternyata mereka mampu bangkit. Mereka mampu menjadi produktif, bahkan ada yang bisa menciptakan tenaga kerja sehingga yang bersangkutan juga menampung tenaga-tenaga kerja-kerja ini," kata dia.

Bagi penyandang disabilitas yang tak bisa beraktivitas sama sekali, Nunung menyatakan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan bantuan sosial secara permanen. Dia mengklaim berbagai program yang dimiliki Indonesia ini masih sangat jarang diadopsi oleh negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Dia pun berharap desain besar pembangunan manusia yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari inti seperti yang dimiliki oleh Indonesia bisa diadopsi oleh negara-negara peserta AHLF 2023 ini.

"Setidaknya framework itu bisa diadopsi untuk menempatkan pusat tadi. Disabilitas sebagai pusat (pembangunan manusia) merupakan bagian penting. Ini salah satu bentuk kontribusi indonesia untuk bisa bersama-sama dengan negara ASEAN lainnya menempatkan disabilitas sebagai pusat pembangunan," kata dia.

Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 yang dibuka Menteri Sosial Tri Rismaharini ini akan digelar hingga Kamis, 12 Oktober 2023. Forum ini diikuti oleh Menteri dan Pejabat Senior ASEAN yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dan pembangunan di badan sektoral terkait, entitas terafiliasi ASEAN dan mitra. Selain itu ada juga delegasi dari beberapa negara selain negara ASEAN seperti Timor Leste, Amerika Serikat, Australia dan Inggris.