TEMPO.CO, Jakarta - Selama dua periode berturut-turut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi selalu didampingi Wakil Presiden yang memiiki latar belakang Nahdlatul Ulama (NU) yang kuat, yakni Jusuf Kalla (2014-2019) dan Ma'ruf Amin (2019-2024).

Peran NU sebenarnya tidak hanya sebatas menjadi pendamping Presiden saja. Beberapa tokoh politik kerap menyambangi tokoh-tokoh besar ulama NU untuk meminta restu. Bahkan, akhir-akhir ini beberapa Capres banyak yang mengincar bacawapres dari tokoh-tokoh yang berlatar belakang NU.

Meskipun sejak Muktamar NU di Situbondo pada 1984 telah memutuskan untuk melepaskan diri dari politik. Namun, seiring waktu semangat dari muktamar itu semakin memudar. Selain banyaknya tokoh NU yang terlibat dalam politik elektoral, organisasi tersebut juga bergerak layaknya organisasi politik.

Jauh sebelum Jokowi memilih tokoh NU, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi kala itu menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004. Seperti ditulis dalam laporan Majalah Tempo Edisi 12 Februari 2023, NU kemudian menjadi semacam kendaraan dan lumbung suara bagi para tokoh politik.

Kendati demikian, dalam sejarahnya, NU sebenarnya kerap terlibat dalam politik kebangsaan bahkan sempat menjadi partai politik. Bedanya, NU tidak hanya menjadi lumbung suara beberapa tokoh politik melainkan ikut aktif terlibat di dalamnya.

Lantas apa saja peran NU dalam sejarah politik kebangsaan di Indonesia? Berikut sejarah peran NU dalam konstelasi politik di Indonesia, setelah berdiri selama satu abad.

Sejarah dan Kiprah Politik Nahdlatul Ulama

Dalam penelitian berjudul Partisipasi Politik NU dan Kader Muslimat dalam Lintas Sejarah yang ditulis oleh Munawir Haris, setidaknya terdapat enam periode sejarah yang di dalamnya NU terlibat aktif secara politik.

1. Masa Kolonial Belanda

Perlawanan organisasi Islam terbesar yang didirikan pada 31 Januari 1926 ini terjadi pada tahun 1931. Kala itu NU memprotes kebijakan pengadilan agama tentang warisan. Pada tahun 1936, NU secara tegas memutuskan bahwa Indonesia merupakan dar al-Islam (Negara Islam) yang dilandaskan dari mayoritas penduduknya yang beragama Islam.

2. Masa Penjajahan Jepang

Perlawanan NU terhadap penjajahan Jepang dilakukan ketika Jepang memaksa rakyat Indonesia melakukan saikeirei atau menyembah Tenno Haika sebagai keturunan Dewi Matahari. Salah satu pendiri NU, K.H. Hasyim Asy’ari pernah mendapat hukuman empat bulan penjara atas penolakan perintah saikeirei tersebut.

3. Masa Kemerdekaan

Pasca proklamasi dan Belanda melakukan Agresi Militer 1 dan 2, PBNU mengeluarkan sebuah resolusi yang isinya meminta kepada Republik Indonesia untuk bertindak tegas terhadap Belanda dan berjuang fi sabilillah untuk kemerdekaan Indonesia. Resolusi ini kemudian dikenal dengan nama Resoulsi Jihad yang menyatakan bahwa bertempur dengan Belanda merupakan kewajiban layaknya berjihad.

4. Pasca Kemerdekaan

Setelah Belanda pergi dan mengakui kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar 1949, aspirasi NU di pentas politik disalurkan melalui Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Kendati pernah di bawah Masyumi, sebagaimana ditulis dalam nu.or.id, NU memutuskan keluar pada 1952 dan menyatakan diri sebagai Partai Politik. NU juga terlibat dalam Pemilu 1955 dan mendapatkan posisi ketiga sebanyak 6 juta suara.

5. Masa Orde Baru

Dikutip dari laman nu.or.id, pada masa Orde Baru, NU dipaksa bergaung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973. Bagi NU, peleburan ini layaknya masa lalu ketika NU berada di bawah naungan Masyumi. Banyaknya kerugian yang diterima NU kemudian membuat NU kembali ke khittah 1926 sebagai organisasi keagaaman bukan partai politik pada Muktamar 1984 di Situbondo.

6. Masa Reformasi

Meskipun kembali ke khittah NU sebagai organisasi keagamaan, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai salah satu tokoh NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pengaruh Gus Dur kemudian membuat PKB sering dikaitkan dengan NU ditambah terdapat fakta bahwa kelahiran PKB sebenarnya berasal dari rekomendasi PBNU.

ANANDA BINTANG I DWI ANDIKA

Pilihan Editor: Bakal Capres Berebut Suara Warga Nahdlatul Ulama, Ini Perbedaan NU Struktural dan NU Kultural