TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengklaim warga Rempang tidak menolak investasi. Hal itu, kata dia, disampaikan oleh warga Rempang saat dia mengunjungi mereka. Ombudsman menduga warga yang ditemui sebagian besar yang mendukung proyek Rempang Eco-city.

"Mereka tidak menolak investasi. Mereka sampai mengatakan kiamat 5 kali pun, Rempang ini tidak jalan kalau tidak ada investasi. Jadi mereka welcome dan saya bangga dengan mereka," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023.

Meski begitu, Bahlil mengatakan warga Rempang meminta pemerintah menghargai eksistensi masyarakat Kampung Melayu, sebab mereka telah meninggali tempat itu secara turun-temurun. "Benar juga mereka ini. Enggak ada yang salah di situ ngomongnya," ujar dia.

Warga Rempang, menurut Bahlil, tidak ingin direlokasi ke Pulau Galang. Mereka, jika memungkinkan, ingin tinggal di kampung yang sama di Rempang. "Karena kami bukan orang Galang, kami orang Rempang," ujar dia menirukan ucapan mereka.

Jika direlokasi, kata Bahlil, warga Rempang menginginkan mata pencaharian mereka sebagai nelayan tidak hilang. "Kalau digeser, tidak boleh menghilangkan mata pencaharian mereka karena mereka nelayan," ujar dia.

Mereka, lanjut Bahlil, menginginkan investasi tidak hanya menjadikan warga Rempang sebagai pekerja, tetapi ikut ambil bagian sebagai subjek dan objek dalam investasi. "Jadi mungkin mereka bisa jadi pengusahanya, kontraktornya, supplier-nya," kata dia.

Bahlil menambahkan, warga Rempang mempertanyakan hak-hak macam apa yang akan didapatkan oleh mereka. "Hak-hak ini sepeti apa," kata dia.

Selain itu, Bahlil mengatakan warga Rempang tidak ingin investasi akan mengusik kuburan-kuburan di sana. "Mereka ingin kuburan-kuburan kampung-kampung tua itu jangan diapa-apain," ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI, Johanes Widjantoro, mengatakan saat Menteri Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Namun hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Ia juga menyebut sebagian warga yang ditemui Ombudsman menyatakan enggan dipindah ke titik baru di Tanjung Banon.

"Sementara, kami menemukan di lapangan tidak ada yang setuju relokasi," kata Johanes pada Jumat 29 September 2023.

Ia mengatakan di Pulau Rempang tidak hanya dihuni oleh warga kampung tua yang sudah dihuni turun temurun. Ada banyak pendatang di sana. "Jangan-jangan pendatang, jangan-jangan bukan warga kampung. Ini yang sedang kami telusuri, karena menurut kami penting untuk validasi data," ucapnya.

HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Bahlil Bantah Ada Warga Pulau Rempang Dipaksa Pindah: Ada 322 Keluarga Sukarela