TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku telah memiliki data lengkap yang berkaitan dengan arah partai politik yang ada di Indonesia. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas relawan Sekretariat Nasional atau Seknas Jokowi yang diadakan di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 16 September 2023 lalu.

“Saya tahu dalamnya partai seperti apa, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi dalam pidatonya, Sabtu, 16 September 2023

Jokowi mengucapkan pernyataan tersebut di hadapan para relawan yang dahulu mendukungnya menjadi presiden sekaligus mengingatkan agar nanti kedepannya tidak salah memilih pemimpin pada Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Jokowi kembali mengingatkan bahwa keputusan tersebut penting karena proyeksi ekonomi Indonesia yang akan melaju pada 2034.

“"Ini saya ulang tapi ini penting, 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan negara kita bisa melompat menjadi negara maju atau kita terjebak dalam middle income trap, kepemimpinan itu sangat menentukan," kata Jokowi.

Jokowi mengaku bahwa dia telah memiliki data seluruh partai tersebut yang berasal baik dari intelijen, kepolisian, TNI, maupun BIN. Menurut Muhamad Haripin selaku Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN menyebut bahwa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi merupakan suatu praktik intelijen politik.

"Menurut pandangan kami bahwa apa yang diungkapkan presiden itu adalah suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau setidaknya ada indikasi terjadinya penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan," ujar Haripin.

Lebih lanjut, Haripin juga menjelaskan bahwa dalam UU 17 tahun 2011 menyebut bahwa setiap intelijen memiliki kepentingan yang berbeda-beda, tergantung tugas dan fungsinya. Haripin menyebut bahwa pernyataan presiden menyiratkan bahwa semua kekuatan intelijen yang dimiliki difokuskan kepada partai politik.

Jokowi menanggapi protes sejumlah pihak soal data intelijen partai politik yang dia pegang. Dia menyatakan secara rutin mendapat laporan berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, hingga keamanan.

“Makanan sehari-hari saya, hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya,” kata Jokowi saat ditemui usai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Beli Mester, Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa, 19 September 2023.

Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pamer kantongi semua data partai politik atai parpol dari intelijen dianggap tidak etis. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim. Menurutnya, Jokowi patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Pernyataan terbuka yang menyatakan memiliki seluruh data soal partai bukan hanya tidak etis tapi juga berpotensi dan patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hermawi saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 September 2023.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi yang terdiri dari Imparsial, PBHI, Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat, Setara Institute itu protes lantaran Jokowi beserta perangkat intelijennya menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan.

“Ini merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi,” kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangan resminya, Sabtu 16 September 2023.

“Sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Partai politik dan masyarakat sipil adalah elemen penting dalam demokrasi sehingga tidak pantas dan tidak boleh Presiden memantau, menyadap, mengawasi kepada mereka dengan menggunakan lembaga intelijen demi kepentingan politik Presiden,” kata Julius.

Pilihan Editor: Jokowi Pegang Data Parpol dari Intelijen, BRIN: Indikasi Penyalahgunaan Kekuasaan