TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menilai adanya data intelijen partai politik yang dipegang oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagai bagian dari skandal politik. Menurut dia, hal itu bisa mengancam demokrasi.

"Kita bicara di negara demokratis, yang beberapa negara gitu ya biasanya hal-hal segini sudah menjadi skandal politik di publik," kata Tobas, sapaan Taufik, saat dihubungi Senin, 18 September 2023.

Dia menyatakan kepemilikan data seperti itu dapat mengancam demokrasi. Tobas mengatakan presiden memilik tugas menjaga demokrasi berdasarkan konstitusi. Sehingga menurut Tobas, tentu besar harapan presiden bisa mengemban amanah konstitusi tersebut.

"Dengan itu tadi dengan tidak menggunakan data ini data intelijen untuk kepentingan politik. Sekarang lebih kepada Presiden sebenarnya," kata dia.

Jokowi diharapkan mengerti batas kekuasaannya dan tak melakukan penyalahgunaan

Tobas juga mengatakan bahwa presiden merupakan sosok negarawan, dan tentunya negarawan sudah semestinya mengerti batas-batas kekuasaan.

"Kita berharap betul Presiden Jokowi bisa bersikap ke negarawan, jadi kita tunggulah sikap presiden untuk menjadi negarawan untuk tidak intervensi dan menjaga kemandirian partai politik," kata dia.

Dia pun berharap presiden tak menggunakan kekuasaan yang melekat kepadanya secara serampangan.

"Kita tentu tidak berharap datang ke legend ini digunakan untuk kepentingan praktis maka dari itu kemudian presiden mendapatkan data intelijen itu merupakan fakta presiden bisa membatasi dirinya untuk data tersebut," kata dia.

Selanjutnya, pernyataan Jokowi hingga kecaman dari berbagai pihak

<!--more-->

Presiden mengaku memiliki data intelijen partai politik saat menghadiri Rapat Kerja Nasional relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa. Ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," katanya.

Presiden melontarkan pernyataan tersebut untuk mengingatkan agar tidak salah memilih pemimpin pada Pemilu 2024 mendatang. Dia menilai tiga pemilu ke depan akan sangat menentukan nasib Indonesia apakah akan menjadi negara maju atau tidak. Dia menyatakan data tersebut dia dapatkan dari dari intelijen baik di kepolisian, TNI maupun BIN.

"Informasi yang saya terima komplet dari intelijen, informasi-informasi angka, data, survei semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya presiden karena langsung ke saya," kata Jokowi.

Kecaman dari koalisi masyarakat sipil hingga partai politik

Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengecam tindakan intelijen negara yang menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan. Mereka menilai hal itu sebagai ancaman bagi demokrasi. Koalisi tersebut terdiri dari Imparsial, PBHI, Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat dan Setara Institute.

"Ini merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi," kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangan resminya, Sabtu 16 September 2023.

Julius mengatakan, intelijen memang merupakan aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi, terutama kepada Presiden. Namun demikian informasi intelijen itu seharusnya terkait dengan musuh negara untuk masalah keamanan nasional, bukan berkaitan dengan masyarakat politik, partai politik dan sebagainya serta juga masyarakat sipil.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim pun mengecam pernyataan Jokowi tersebut. Dia menilai penggunaan intelijen untuk memata-matai partai politik sebagai tindakan yang tak etis.

"Juga berpotensi dan patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Hermawi saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 September 2023.