TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, merupakan bentuk komunikasi yang kurang baik. "Kalau warga, diajak bicara, diberikan solusi," kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Keranggot, Cilegon pada Selasa, 12 September 2023.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, kerusuhan terjadi di Pulau Rempang pada 7 September 2023 sebagai akibat dari rencana pengosongan lahan untuk dijadikan wilayah Rempang Eco City. Massa menolak rencana tersebut dan memblokir jalan ke wilayah mereka.

Pada 11 September 2023, masyarakat berunjuk rasa di depan BP Batam, atau Kantor Badan Pengusahaan, dan terjadi kerusuhan lagi.

Selain itu, Rohimah, perwakilan warga Pulau Rempang, menyatakan bahwa komunikasi yang buruk terjadi karena BP Batam menolak untuk mendengarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. “Mereka hanya dengan ego mereka mengatakan untuk investasi. Mereka anggap kami tidak ada,” katanya kepada Tempo pada Jumat, 15 September 2023.

Rohimah menuturkan, masyarakat Pulau Rempang tidak menolak investasi. Dia justru mengaku bangga ketika ada investor yang masuk Rempang.

“Silakan investasi, tapi jangan ganggu kami. Jangan relokasi 16 kampung tua kami,” ucap Rohimah. Hal itu yang ingin ia sampaikan jika Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memenuhi janjinya mengunjungi Pulau Rempang.<!--more-->

Direktur Celios sebut ada oversimplifikasi

Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut konflik yang terjadi di Pulau Rempang bukan semata-mata karena masalah komunikasi. Namun, sudah termasuk community displacement atau pemindahan komunitas karena bakal merelokasi 16 kampung.

"Jadi, ada oversimplikasi (penyederhanaan berlebihan) di tingkat pemerintah karena menganggap ganti rugi bisa menyelesaikan masalah," kata Bhima kepada Tempo, Jumat, 15 September 2023.

Bhima mengatakan perkara relokasi di Pulau Rempang bukan perkara sederhana. Ada mata pencaharian, budaya, dan ruang hidup masyarakat yang terancam. Jadi, menurutnya relokasi bukan hal yang sederhana hanya pemindahan orang

Peneliti Sajogyo Institute: terlalu menyederhanakan masalah

Hal senada juga disampaikan oleh peneliti Sajogyo Institute, Eko Cahyono, yang menganggap pernyataan itu terlalu menyederhanakan masalah. Ia mengatakan bahwa seharusnya pemerintah bersimpati terlebih dahulu.

Dia melanjutkan, jika memang Jokowi mengatakan salah komunikasi, seharusnya diselesaikan dahulu kesalahan komunikasi tersebut. “Ini tidak, salah komunikasi, tetapi tanggal 28 harus dikosongkan, kalau salah komunikasi, selesaikan dulu,” ujar Eko pada Kamis, 14 September 2023.

Dia menyebutkan yang membuat masalah terjadi adalah kalimat percepatan pembangunan yang terjadi di setiap proyek pembangunan.

“Seperti di IKN, kalau mau pindah pelan-pelan, beri cukup waktu untuk musyawarah,” katanya.

Namun, Eko menyatakan bahwa jika targetnya adalah percepatan pembangunan, maka semua akan rusak. Dia mempertanyakan apa yang mendorong percepatan tersebut. Eko menyatakan bahwa mungkin ada transaksi politik, kepentingan target pemilu, hutang politik, dan tujuan pencitraan politik.

RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI | YOGI EKA SAHPUTRA

Pilihan Editor: Buka Suara Ketum PBNU dan PP Muhammadiyah soal Konflik Rempang, Desak Pemerintah Lakukan Hal Ini