Cak Imin: di Mana Ada Saya dan PKB Tidak Akan Ada Radikalisme

Jumat, 15 September 2023 04:10 WIB

Bakal Capres - Cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat tiba di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa, 12 September 2023. Pertemuan antara Partai Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu membahas berbagai hal strategis terkait jelang Pilpres 2024 seperti membahas tim pemenangan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meyakinkan masyarakat Indonesia untuk tidak khawatir tehadap ideologi radikalisme dan pemecah belah bangsa selama ada dirinya dan PKB. Hal itu ia ungkap saat menghadiri silaturahmi kebangsaan dengan sejumlah tokoh lintas agama bertajuk Aksi Melayani Merekatkan Indonesia di Tengah Perbedaan di Klenteng Kong Miao TMII, Jakarta TImur, Kamis, 14 September 2023.

“Tidak usah khawatir, di mana ada saya dan PKB tidak akan ada yang namanya kekhawatiran terhadap menguatnya kekuatan radikal maupun kekuatan fundamentalis, pemecah belah, ataupun politik identitas,” kata Cak Imin, dikutip dalam keterangan tertulisnya, 14 September 2023.

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menilai agama seharusnya menjadi perekat. Demikian juga dengan tempat ibadah yang seharusnya bukan menjadi ladang pemecah belah.

“Ibadah menjadi pemersatu, bukan pemecah belah, ini aneh-aneh di Republik ini, orang mau ibadah dilarang-larang, orang mau maksiat malah diberi kesempatan. Ini katanya bangsa religius, tapi justru punya sikap yang beragama mendapat pertentangan, yang berbuat jahat mendapat ruang,” ujarnya.

Di sisi lain, Cak Imin juga memohon doa dan dukungan seluruh tokoh agama yang hadir agar terus konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusian, kebhinekaan, serta pluralisme sebagaimana diamanatkan oleh para penduhulu, terutama bapak sekaligus guru bangsa Kiai Haji Abdurrahman Wahid. “Teman PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) tadi bilang, asal yang bertanding alumni Cipayung Insyaallah Republik ini aman. Tapi seringkali setiap Pemilu yang bertanding itu Cipayung, yang menang kelompok orang lain. Moga-moga Pemilu kali ini kelompok Cipayung yang akan memenangkan pertarungan,” ujar Cak Imin.

Advertising
Advertising

Ketua Umum Berani, Lorens Manuputty, menjelaskan bahwa komitmen Cak Imin dalam menjaga dan merawat kebhinekaan sudah teruji. Menurutnya, hal itu bisa dilihat saat Cak Imin menginisiasi pendirian Berani sebagai Badan Otonom PKB. “Kami ingin melanjutkan tradisi Gus Dur sebagai guru bangsa yang saya sangat mengingat betul pernyataannya bahwa kita boleh berbeda keyakinan, tetapi kita saudara dalam kemanusiaan,” ujar Laurent.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Agama Konghucu, Ws. Budi Santoso menilai okupansi rumah keagamaan di Indonesia masih minim. Ia mencontohkan umat Khonghucu beribadah di Litang setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek.

“Artinya apa, masih banyak ruang waktu kosong yang bisa digunakan bukan hanya untuk berdoa bersembahyang, tapi bisa menjadi rumah kebersamaan seluruh anak bangsa. Karena dengan rumah ibadah menjadi rumah kebangsaan itu benar-benar bisa menjadi pondasi kuat implementasi Sila Pertama Pancasila,” kata Budi.

Pilihan Editor: Cak Imin Ungkap 3 Kriteria Ketua Tim Pemenangan Pilpres 2024

Berita terkait

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

4 menit lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

37 menit lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

1 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

1 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

2 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

5 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

15 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

16 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

17 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

19 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya