TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri akan menambah 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 400 personel di Pulau Rempang. Tujuannya untuk membantu rencana pemasangan patok, pengukuran hingga sosialisasi ke warga.

“Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan. Dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi,” kata Kapolri Sigit di gedung The Tri Brata, Kamis, 14 September 2023.

Namun Sigit menegaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, relokasi akan mengedepankan tindakan persuasif. Ia menuturkan priotitas utama Polri saat ini adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi.

“Karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otorita BP Batam sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan harus diserahkan,” kata Sigit.

Menurut Sigit, di sisi lain pemerintah dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) juga memikirkan rencana relokasi, termasuk apabila menyangkut masalah mata pencaharian masyarakat.

“Maka akan dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi nafkah hidupnya,” ujar Sigit.

Alasan warga menolak

Kepada Tempo, Awangcik, seorang warga Rempang, menyatakan bahwa masyarakat Pulau Rempang sebenarnya tidak menolak pembangunan proyek Rempang Eco-City. Hanya saja, mereka meminta agar pemerintah tidak melakukan penggusuran terhadap 16 kampung tua yang ada di sana.

"Kami tidak setuju digusur, silakan membangun, tetapi jangan digusur 16 kampung tua kami ini," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pengusahaan (BP) Batam telah meminta warga untuk mendaftarkan diri untuk relokasi. BP Batam memberikan waktu hingga 20 September 2023 dan menyatakan wilayah itu harus kosong per tanggal 28 September 2023.

Awangcik memastikan warga Rempang akan tetap bertahan di kampung mereka. Dia menyatakan tak akan mendaftarkan rumahnya untuk direlokasi ke rumah susun.

Dia pun menyatakan hingga saat ini, warga belum mendapatkan kepastian akan direlokasi kemana.

"Belum tau pindah kemana ini, makanya masyarakat tidak tau arahnya, binggung, kami mau dikemanakan," kata Awangcik.

Pulau Rempang merupakan lokosai Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco- City. Proyek dengan luas sekitar 17.000 hektare itu rencananya akan menjadi menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang menghubungkan sektor industri, jasa dan komersial, residensial/permukiman, agro-pariwisata, dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Proyek ini akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG). Perusahaan itu merupakan anak usaha Grup Artha Graha, kelompok usaha yang dibangun Tomy Winata.

EKA YUDHA SAPUTRA | YOGI EKA SAHPUTRA

Pilihan Editor: PAN Minta Pengembangan Kawasan Rempang Dihentikan Sementara Sampai Sosialisasi Maksimal ke Warga