TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku telah menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Selasa malam, 12 September 2023, untuk membahas konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Ia menegaskan kembali bahwa permasalahan yang terjadi hanya soal komunikasi.

Jokowi mengatakan warga harus diberi ganti rugi, lahan, dan rumah. Namun mungkin lokasinya saja belum tepat dan ini harus diselesaikan. “Masa urusan gitu sampai presiden,” katanya saat menyampaikan pidato pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional (PSN) di Jakarta Selatan pada Rabu, 13 September 2023.

Unjuk rasa berkecamuk di Rempang sejak pekan lalu, buntut dari rencana pengosongan lahan yang akan dijadikan kawasan Rempang Eco City. Pengosongan itu berujung kericuhan setelah massa melakukan aksi penolakan dengan memblokir jalan ke kawasan mereka.

Pada akhir Agustus lalu pemerintah menetapkan proyek pembangunan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional. Kawasan ini akan dibangun berbagai macam industri, pariwisata, hingga perumahan di bawah pengembang PT Makmur Elok Graha yang merupakan anak perusahaan PT Artha Graha milik pengusaha Tomy Winata.

Warga menolak relokasi yang akan dilakukan pasca pengosongan kawasan itu. Warga adat sekitar menyebut mereka telah ada di sana sejak 1934. Warga Pulau Rempang tak ingin kampung halamannya dihilangkan meskipun diberi tempat relokasi.

Pemerintah memaksa untuk tetap melakukan pembangunan. Salah satu langkah awal adalah melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Kampung Sembulang, Pulau Rempang. Kampung ini menjadi titik awal pembangunan pabrik kaca terbesar asal Cina bernama Xinyi Group.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan belum segera membalas pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan soal telepon Jokowi kepada Kapolri Listyo Sigit. Presiden sebelumnya telah mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk pergi ke Rempang dalam waktu dekat.

Dalam pidatonya pada Rabu, Jokowi mengatakan secara umum proyek strategis nasional ini jangan ada yang mandek apalagi mangkrak. Tapi aparat menurutnya jangan melakukan pendekatan represif.

Jokowi kepada wartawan di Pasar Kranggot, Cilegon, pada Selasa, 12 September 2023, mengatakan sudah ada kesepakatan soal Rempang bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45. Ia ingin warga diajak bicara dan diberikan solusi.

Beberapa pekan belakang warga berhasil menahan petugas BP Batam untuk masuk melakukan pengukuran lahan. Karena menurut warga belum ada kesepakatan jelas hitam di atas putih.

Namun, pada Kamis pekan lalu aparat gabungan terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Ditpam BP Batam, memaksa masuk. Dengan spontan warga menghadang di Jembatan 4 Barelang. Bentrok tidak bisa terelakkan. Tidak hanya warga yang menjadi korban, tetapi juga murid sekolah hingga balita terkena gas air mata.

Sampai saat ini tim gabungan Rempang Eco-city sudah melakukan pendataan rumah yang akan direlokasi. Warga diminta dengan sukarela mendaftarkan rumah ke posko yang sudah disediakan.

Semua rumah yang terdampak ditargetkan sudah mendaftar paling lama tanggal 20 September 2023 ini. Direncanakan Pulau Rempang akan dikosongkan sebelum tanggal 28 September 2023.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Konflik Tak Hanya di Pulau Rempang, Bahlil Ungkit Ada Negara Lain Tak Suka RI Maju: Ngapain Bule Urus Negara Kita?