TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih belum memutuskan bagaimana arah koalisi-nya. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memiliki dua pilihan.

Pertama, bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kedua, bergabung dengan koalisi yang dipimpin oleh PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Demokrat: kecil kemungkinan bentuk koalisi baru

Menurut Herman Khaeron, ketua DPP Partai Demokrat, lebih mungkin Partai Demokrat bergabung dengan dua koalisi yang sudah ada ketimbang membentuk koalisi baru. Ketika ditanya apakah dia akan membentuk koalisi baru, Herman menjawab dengan diplomatis.

Menurutnya, politik memiliki banyak kemungkinan. Dia menyatakan bahwa koalisi baru mungkin terbentuk jika garis Tuhan menentukannya.

“Tapi menurut saya kemungkinannya sangat kecil ya, dibandingkan dengan dua koalisi yang sudah pasti,” kata Herman setelah acara syukuran HUT ke-22 Partai Demokrat pada Sabtu, 9 September 2023, di kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat.

Herman menyatakan bahwa Demokrat masuk akal untuk menawarkan syarat sebagai anggota koalisi. Sebelumnya, Herman merintis dari awal dalam Koalisi Perubahan, yang terdiri dari NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera.

“Tapi kan sekarang ini masuk dalam koalisi yang sudah terbentuk. Oleh karenanya berpikir rasional saja. Tentu kalau ada ruang yang terbuka dan dibicarakan yang secara rasional tentu itu porsinya Demokrat,” kata Herman.

Arah koalisi Demokrat akan ditentukan saat Rapimnas

Sebelumnya, Herman menyatakan bahwa rapat pimpinan nasional atau rapimnas akan menentukan arah koalisi Partai Demokrat. Semula, rapimnas dijadwalkan pada 13–14 September 2023, tetapi jadwalnya diubah. Ia menyatakan bahwa rapimnas akan dilaksanakan setelah instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Karena rapimnas akan menjadi momentum untuk menetapkan arah koalisi, akan di bulan September,” kata Herman.<!--more-->

Demokrat tak akan kembali ke KPP

Di sisi lain, Herzaky Mahendra Putra, juru bicara Partai Demokrat, menyatakan bahwa Demokrat tidak akan kembali bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang mengusung koalisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Herzaky menyatakan bahwa setelah Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan, mereka telah beralih. Ia mengatakan tidak ada CLBK (Cinta Lama Bersemi Kembali).

"Cukuplah kita di-ghosting." kata Herzaky.

Herzaky menegaskan bahwa Demokrat menghormati Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, kandidat cawapres Anies. Ia mengucapkan selamat kepada keduanya.

“Selamat menempuh hidup baru. Selamat menjalani, sampai bertemu nanti di debat capres,” ujarnya.

Herzaky menyatakan bahwa ia terus berkomunikasi dengan baik dan memiliki hubungan yang baik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan setiap partai politik lainnya. Namun, ia menyatakan bahwa Partai Demokrat tidak akan berkomunikasi lagi dengan orang-orang yang tidak berkomitmen dan melanggar janji mereka.

BRIN: opsi bergabung dengan Gerindra masuk akal

Sementara itu, Siti Zuhro, peneliti ahli utama BRIN, berpendapat bahwa Partai Demokrat memiliki kalkulasi politik untuk menentukan arah dukungan mereka di Pilpres 2024. Namun, dia berpendapat bahwa akan lebih logis bagi Partai Demokrat untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju.

"Dari perspektif publik, opsi bergabung dengan Partai Gerindra yang oke dan masuk akal," kata Siti Zuhro di Jakarta, Ahad, 10 September 2023.

Dia menyatakan bahwa Demokrat telah melakukan kalkulasi politik untuk menentukan poros mana yang akan menguntungkan partai mereka dari dua opsi yang tersedia.

"Akan sulit dibayangkan koalisi bisa dibangun bila hubungan antara ketua umum tidak baik," kata Siti Zuhro tentang keputusan parpol untuk berkoalisi, yang biasanya dibuat karena chemistry antara ketua umum masing-masing partai.

Siti melihat kemungkinan Demokrat bergabung dengan PDIP dalam koalisi. Namun, dia berpendapat bahwa untuk meningkatkan hubungan kedua parpol, proses komunikasi politik dan berbagai penyesuaian harus dilakukan.

Siti Zuhro menjelaskan bahwa keadaan akan berbeda jika Demokrat bergabung dengan Gerindra karena komunikasi politik dan penyesuaian tidak membutuhkan waktu yang lama. Dia menyatakan bahwa ini disebabkan oleh komunikasi politik yang sudah ada antara Demokrat dan Gerindra, serta sejarah koalisi di pemilu sebelumnya antara kedua partai tersebut.

AMIRULLAH | EKA YUDHA SAPUTRA

Pilihan Editor: Diperiksa KPK soal Kasus Korupsi Kemenaker, Anies: Cak Imin Warga Negara yang Baik